Beras SPHP Langka, Kabag Perekonomian Pemkab Malang Bilang Begini

MALANG, SJP – Stok beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) mulai sulit ditemukan di pasaran. Kelangkaan ini terjadi di tengah meningkatnya permintaan selama Ramadan, yang berpotensi mendorong lonjakan harga beras di tingkat konsumen. 

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang terus memantau kondisi ini dan menyiapkan langkah mitigasi agar stabilitas harga tetap terjaga.

Kepala Bagian Perekonomian Pemkab Malang, Tetuko L.S. Bathoro, menjelaskan bahwa saat ini kebijakan SPHP oleh Badan Pangan Nasional masih ditahan untuk memberi kesempatan kepada produsen lokal dalam menyerap hasil panen.

"Kebijakan SPHP sementara ditahan karena masih dalam periode panen raya. Pemerintah ingin memastikan hasil panen dari petani lokal terserap dengan optimal sebelum distribusi beras SPHP kembali diperluas," ujarnya, Jumat (7/3/2025) kepada awak media.

Menurutnya, Program SPHP adalah upaya pemerintah untuk melindungi daya beli masyarakat dengan memastikan keterjangkauan harga beras. 

Beras SPHP selama ini berperan sebagai instrumen utama dalam menjaga stabilitas harga beras. Dengan keterbatasan stok, masyarakat mulai beralih ke beras non-SPHP yang harganya cenderung lebih tinggi, berisiko meningkatkan inflasi pangan jika tidak segera diatasi.

Pemkab Malang menegaskan bahwa mereka akan mengawal distribusi beras agar tidak terjadi spekulasi harga yang dapat memperburuk keadaan. Salah satu langkah yang disiapkan adalah mempercepat intervensi pasar melalui koordinasi dengan Bulog dan distributor.

"Ketika harga beras mulai berfluktuasi, kita akan mempercepat intervensi pasar dengan menghadirkan stok langsung dari distributor dan Bulog. Ini penting agar rantai distribusi tetap lancar dan harga tidak semakin melonjak," tukasnya.

Selain itu, pemerintah juga mendorong diversifikasi pangan agar masyarakat tidak sepenuhnya bergantung pada beras dalam memenuhi kebutuhan pokok. 

Langkah ini diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap permintaan beras dan membantu menstabilkan harga di pasaran.

"Pemkab Malang akan terus memantau perkembangan situasi ini dan memastikan kebijakan stabilisasi harga berjalan efektif agar daya beli masyarakat tetap terjaga menjelang Idulfitri," tutupnya.

Sebelumnya, anggota DPR RI Komisi XI, Andreas Eddy Susetyo telah meminta Bulog untuk mempercepat distribusi beras SPHP guna mengantisipasi lonjakan harga dan menjaga stabilitas pasokan.

"Kami meminta Bulog segera mendistribusikan beras SPHP ke pasar agar masyarakat tetap mendapatkan harga yang wajar. Keterlambatan distribusi dapat menyebabkan gejolak harga yang lebih besar," ujar Andreas dalam pernyataannya beberapa pekan lalu saat berkunjung ke Malang.

Menurutnya, pemerintah harus bertindak cepat agar harga beras tidak semakin melonjak, terutama di tengah momen Ramadan dan menjelang Idulfitri yang biasanya diiringi dengan peningkatan konsumsi pangan.

Informasi yang dapat dihimpun, bahwa SPHP dijalankan oleh Badan Pangan Nasional bersama Perum Bulog, dengan mekanisme penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Per 1 Mei 2024, HET beras SPHP ditetapkan sebesar Rp12.500 per kilogram, naik dari sebelumnya Rp10.900 per kilogram. Penetapan harga ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga beras di pasaran agar tetap terjangkau bagi masyarakat. 

Hingga Agustus 2024, Bulog telah menyalurkan sekitar 1 juta ton beras SPHP ke berbagai daerah melalui jaringan ritel modern dan pengecer.

Namun, tantangan seperti kenaikan harga gabah dan biaya distribusi menyebabkan pasokan SPHP menjadi terbatas di beberapa wilayah. Artinya, Pemerintah harus terus memantau kondisi ini dan siap melakukan intervensi pasar jika diperlukan. (*)

Editor : Rizqi Ardian