APBD Tulungagung Tahun 2026 Defisit Rp150 miliar

TULUNGAGUNG, SJP - Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Tulungagung, Senin (22/9/2025).

Dokumen tersebut secara resmi diserahkan kepada DPRD untuk dibahas lebih lanjut sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah (Perda).

“Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dan saya serahkan sepenuhnya kepada DPRD untuk mengadakan pembahasan guna mendapatkan persetujuan,” kata Bupati Gatut Sunu Wibowo dalam sambutannya.

Menurutnya, penyusunan APBD 2026 telah diselaraskan dengan prioritas pembangunan nasional maupun provinsi.

Arah kebijakan pembangunan daerah tahun depan difokuskan pada sejumlah sektor penting, mulai dari peningkatan kesejahteraan masyarakat hingga penguatan daya saing ekonomi daerah.

“Rancangan APBD ini diarahkan pada delapan prioritas utama, di antaranya perluasan kesejahteraan sosial, pembangunan ekonomi sektor unggulan, penyediaan infrastruktur berkualitas, serta peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan,” jelas Bupati Gatut Sunu.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa upaya penurunan kemiskinan, penguatan tata pemerintahan, serta pelestarian lingkungan dan budaya juga menjadi perhatian.

Semua program tersebut disusun dengan tujuan akhir untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat Tulungagung secara berkelanjutan.

“Percepatan penurunan kemiskinan dan peningkatan kualitas tata pemerintahan menjadi fokus penting, begitu pula dengan pelestarian lingkungan hidup dan ketahanan bencana,” imbuhnya.

Dalam paparannya, Bupati Gatut Sunu juga menyampaikan komposisi rancangan APBD 2026. Total pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp2,889 triliun, sedangkan belanja daerah mencapai Rp3,039 triliun. Dengan demikian, terdapat defisit sekitar Rp150 miliar.

Di akhir sambutannya, Bupati Gatut Sunu memberikan apresiasi kepada seluruh anggota DPRD Tulungagung atas kerja keras mereka dalam mendukung proses pembahasan APBD. Ia berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif tetap terjalin harmonis demi kemajuan daerah.

“Saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD yang harus bekerja keras mencermati, membahas, serta menyempurnakan rancangan APBD ini. Semoga kerjasama yang harmonis ini terus berlanjut untuk mewujudkan masyarakat Tulungagung yang sejahtera, maju, dan berakhlak mulia sepanjang masa,” pungkasnya.

Saat dikonfirmasi terkait defisit anggaran Rp150 miliar, Bupati Gatut Sunu tidak menjelaskan secara gamblang. Pihaknya hanya justru menilai persoalan defisit anggaran tidak perlu dipertanyakan. 

"Apa yang sudah saya sampaikan tadi (terkait RAPBD 2026) itu sudah sesuai tupoksinya dan tidak perlu dipertanyakan, karena kondisinya seperti itu," ujar Gatut. 

Sementara itu dikonfirmasi terpisah, Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKAD) Tulungagung, Dwi Hari Subagyo, menjelaskan defisit anggaran pada RAPBD 2026 akan tertutupi dengan Silpa. 

"Defisit Insyaallah akan tertutup dengan Silpa, mengacu pada yang kemarin yang audit BPK sekitar segitu (Rp 150 miliar). Insyallah masih tercukupi, dengan asumsi sama seperti dengan tahun yang kemarin," kata Dwi Hari. (*)

Editor: Rizqi Ardian