Ancaman Deindustrialisasi Menguat, ITS Tawarkan Resep Revitalisasi Manufaktur

SURABAYA, SJP – Ancaman melemahnya sektor manufaktur kembali menjadi sorotan di tengah meningkatnya ketergantungan impor dan tekanan global. Padahal selama puluhan tahun, industri ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional karena daya serap tenaga kerjanya yang besar serta kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi.

Merespons kondisi tersebut, Institut Teknologi Sepuluh Nopember melalui Pusat Studi Pengembangan Industri dan Kebijakan Publik merumuskan rekomendasi strategis untuk memperkuat kembali industri manufaktur nasional, hasil dari rangkaian diskusi yang melibatkan akademisi, pemerintah, dan pelaku industri.

Ketua Pusat Studi Pengembangan Industri dan Kebijakan Publik (PSPI-KP) ITS, Dr. Ir. Arman Hakim Nasution, M.Eng, menegaskan bahwa hasil diskusi akademik dan industri yang telah dilakukan sebelumnya kini telah diformulasikan menjadi rekomendasi kebijakan konkret.

“Jadi setelah kita lakukan FGD kemarin, hasil diskusi tersebut kini sudah kita kemas dalam bentuk rekomendasi kebijakan untuk tetap mempertahankan industri manufaktur,” ujar Arman.

Menurut Arman, rekomendasi tersebut menekankan bahwa penguatan sektor manufaktur tidak cukup hanya melalui dorongan pasar, tetapi membutuhkan intervensi kebijakan yang jelas dan terarah dari pemerintah.

“Saya kira ini hampir sama dengan yang sebelumnya, tapi yang paling penting sekarang adalah rekomendasi finalnya. Industri manufaktur ini harus masuk ke program strategis nasional," jelasnya.

"Harus ada keberpihakan pemerintah, kalau tidak nanti fakultas teknik itu ya dibubarkan saja karena industri manusudah tidak ” tegasnya.

Ancaman Deindustrialisasi dan Urgensi Intervensi Negara

Dalam analisis yang disusun, Indonesia dinilai menghadapi fenomena deindustrialisasi dini, yakni penurunan kontribusi manufaktur sebelum mencapai tingkat industrialisasi matang. Kondisi ini diperparah oleh ketergantungan terhadap impor bahan baku serta lemahnya ekosistem industri dalam negeri.

Arman menekankan bahwa tanpa penguatan manufaktur, target pertumbuhan ekonomi tinggi tidak akan berdampak signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja.

“Industri manufaktur itu unik. Setiap pertumbuhan satu persen saja bisa menyerap sekitar 1,4 juta tenaga kerja. Jadi kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi berkualitas, ya harus ditopang manufaktur,” jelasnya.

Revitalisasi Barata: Bukan Sekadar Penyelamatan

Salah satu fokus utama dalam rekomendasi tersebut adalah revitalisasi PT Barata Indonesia (Persero) yang dinilai memiliki potensi besar, namun terhambat oleh persoalan historis dan keterbatasan teknologi.

Dalam policy brief yang disusun, ditegaskan bahwa langkah revitalisasi tidak boleh dipandang sebagai bailout semata, melainkan sebagai strategi menjaga kedaulatan industri dasar nasional.

Analisis menunjukkan bahwa permasalahan utama Barata bukan ketiadaan pasar, melainkan beban kewajiban masa lalu serta keterbatasan kapasitas produksi. Bahkan, kinerja terbaru perusahaan menunjukkan efisiensi operasional yang signifikan dan prospek bisnis yang kuat.

Untuk itu, direkomendasikan injeksi belanja modal (CAPEX) sebesar Rp197 miliar guna modernisasi mesin berbasis Industri 4.0, yang dinilai sebagai investasi strategis, bukan beban biaya.

Integrasi Industri dan Model PT PAL

Selain Barata, rekomendasi juga mencakup penguatan klaster manufaktur strategis melalui integrasi dengan PT Boma Bisma Indra (BBI). Perusahaan itu diproyeksikan memiliki potensi pasar hingga Rp909 miliar per tahun dengan peluang order mencapai Rp705,45 miliar.

Arman menilai, kunci kebangkitan industri manufaktur terletak pada penciptaan ekosistem yang terintegrasi, dengan mencontoh keberhasilan PT PAL Indonesia (Persero).

“Seperti yang disampaikan Direktur PAL, mereka bisa bangkit karena ada order (pesanan) dari pemerintah. Dulu hampir mati, sekarang justru berkembang pesat,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa pendekatan serupa dapat diterapkan dengan menempatkan Barata dan BBI dalam satu klaster industri strategis di bawah ekosistem yang terintegrasi.

“Maka kita menyarankan BBI dan Barata itu masuk dalam klaster yang terhubung dengan PAL, khususnya untuk industri ketahanan pangan dan energi. Jadi PAL bisa menjadi semacam holding, sementara Barata dan BBI menjadi bagian dari klaster tersebut,” ujarnya.

Penguatan Ekosistem dan Solusi Teknis

Dari sisi teknis, Arman mengakui bahwa ekosistem industri manufaktur nasional saat ini belum sepenuhnya mendukung. Oleh karena itu, efisiensi operasional dan pengelolaan industri yang tepat menjadi kunci utama.

“Ekosistem kita memang belum kuat. Maka industrinya harus dikelola dengan cara yang benar, efisien, dan terintegrasi dengan sektor lain,” jelasnya.

Rekomendasi juga menekankan pentingnya penguatan rantai pasok, kesiapan sumber daya manusia, serta kolaborasi antara pemerintah, industri, dan perguruan tinggi melalui pendekatan quadruple helix.

Meski memiliki potensi besar, implementasi kebijakan itu tetap memerlukan kajian mendalam. Oleh karena itu, risalah kebijakan (policy brief) tersebut secara tegas merekomendasikan penyusunan feasibility study (FS) sebelum realisasi kebijakan seperti mandatory sourcing maupun pencairan investasi.

Studi tersebut akan mencakup pemetaan risiko operasional, kesiapan produksi, integrasi rantai pasok, hingga kesiapan tenaga kerja, guna memastikan setiap kebijakan berjalan tepat sasaran dan akuntabel.

Pemerintah dan Industri: Sinergi yang Tak Terpisahkan

Sebelumnya, dalam Roundtable Discussion yang dapat kembali dilihat di Instagram @csidpp.its, Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian, Setia Diarta, juga menyoroti masih tingginya ketergantungan industri nasional terhadap bahan baku impor, meskipun sektor ini mencatat pertumbuhan positif.

“Kementerian Perindustrian bukan hanya pengawas, tetapi juga dirijen yang harus menyinergikan berbagai pihak,” ujarnya.

Sementara itu, dari kalangan industri, Senior Executive Vice President (SEVP) Transformasi Manajemen PT. PAL, Laksda TNI (Purn) A.R. Agus Santoso, menegaskan bahwa penguatan industri nasional sangat bergantung pada kesinambungan order.

“Kalau dulu order kami sekitar Rp2,5 triliun, sekarang sudah mencapai Rp48 triliun. Itu karena ada dukungan dan kepercayaan dari pemerintah,” ungkapnya.

Tantangan SDM dan Teknologi

Dari sisi akademisi, Prof. Patdono Suwignjo, M.Eng.Sc. selaku Guru Besar Teknik Sistem dan Industri ITS menekankan pentingnya relevansi riset dengan kebutuhan industri. Ia menilai kolaborasi antara perguruan tinggi dan industri harus menghasilkan solusi nyata bagi kebutuhan produksi.

“Penelitian di perguruan tinggi harus praktis dan bisa langsung digunakan untuk menyelesaikan masalah di industri,” ujarnya.

Sementara Prof. Alva Edy Tontowi dari UGM menyoroti lemahnya penguasaan teknologi sebagai tantangan utama industri manufaktur Indonesia, khusunya teknologi inti.

“Kita sering hanya menjadi pengguna teknologi, bukan penguasa desainnya,” katanya.

Adapun Direktur PT Barata Indonesia, Hertyoso Nursangsoko, menilai sektor energi sebagai peluang besar bagi kebangkitan manufaktur nasional.

“Barata mampu memproduksi komponen pembangkit listrik hingga tangki migas, tetapi memang membutuhkan modal besar dengan waktu pengembalian panjang,” ujarnya.

Dukungan juga datang dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Kepala Biro Perencanaan Kementerian ESDM Republik Indonesia, Hariyanto, menyebut kebutuhan besar terhadap infrastruktur energi, termasuk peningkatan produksi bioetanol nasional hingga satu juta kiloliter per tahun.

Setelah melalui diskusi panjang dan dirumuskannya rekomendasi kepada pemerintah pusat, khususnya kepada Presiden Prabowo Subianto, Arman menegaskan bahwa seluruh rekomendasi yang dirumuskan bukan sekadar gagasan akademik, melainkan hasil analisis berbasis simulasi dan kebutuhan riil industri nasional.

Sebagai tindak lanjut, risalah kebijakan (Policy brief) hasil penelitian itu akan disampaikan langsung kepada Presiden pada April 2026. Presentasi tersebut turut melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai pihak yang mendapatkan salinan (cc).

“Prediksi ekonomi dan bisnis membutuhkan skenario simulasi dinamik, sehingga kebijakan publik yang diambil mampu merepresentasikan perubahan variabel yang dinamis,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian