Bantuan BLT DBHCHT Desa Kraton Dikembalikan, Begini Kata Dinsos Jember
Penolakan tersebut bukan tanpa alasan yang kuat, akan tetapi hal itu bentuk keterbukaan informasi penerima bantuan yang benar-benar layak dan tidak. Bahkan, penolakan tersebut mendapat apresiasi dari Dinas Sosial Kabupaten Jember.
Kabupaten Jember, SJP - Bantuan langsung tunai BLT) yang digelontorkan oleh Pemkab Jember melalui Dinas Sosial sebesar Rp 400 ribu pada Senin (16/10/2023) di aula Desa Kraton Kecamatan Kencong yang sebagian ditolak oleh Kades setempat, memasuki babak baru.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jember Helmy Luqman akhirnya angkat bicara. Selain itu pihaknya juga menjabarkan beberapa data yang ia peroleh dari dinas terkait perihal nama dan alamat penerima manfaat dari dana bagi Hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT).
"Kami hanya menerima data dari dinas tanaman pangan dan hortikultura. Sifatnya kami hanya mengelontorkan saja. Namun kemarin memang ada pengembalian dari Desa Kraton, karena tidak sesuai dengan fakta penerima manfaat sebanyak 62 orang dari jumlah total 188 warga. Kami sangat apresiasi Kades Kraton karena berani bersikap jika tidak sesuai dengan kenyataan," kata Helmy Lukman, Selasa (17/10/2023).
Lebih lanjut, Kadinsos juga menjabarkan jika BLT dari hasil cukai ini setiap penerima dapat Rp 400 ribu, dan itu diterima semua desa se Kabupaten Jember nantinya.Sedangkan untuk penerima yang berhak ada tiga kriteria.
Di antaranya, kelompok buruh petani tembakau yang diusulkan oleh kelompok tani, pekerja pabrik rokok yang menjadi usulan dari pabrik rokok dan masyarakat lainnya yang termasuk kategori miskin, berdasarkan usulan dari desa maupun kelurahan melalui Google form.
"Jadi yang harus difokuskan terutama yaitu sesuai dengan jenis bantuan, yaitu butuh petani tembakau dan pekerja pabrik rokok, sedang item nomer 3 tersebut harus berkoordinasi lebih lanjut," terang Helmy.
Tidak hanya itu saja, terkait penolakan atau pengembalian dari pihak kepala desa, Dinas Sosial juga menyarankan agar disertai dengan berita acara yang jelas perihal klausul tersebut.
"Kami berharap dan mengimbau kepada desa maupun kelurahan untuk mengevaluasi data undangan sesuai peruntukannya, apabila ada yang tidak sesuai atau keluarga penerima manfaat tidak mau menerima untuk dibuatkan berita acara tidak mau menerima, dan selanjutnya mengusulkan kembali masyarakatnya yang berhak kepada link Google form Dinas Sosial secara online," ucapnya.
Perlu diketahui, terkait penolakan atau pengembalian penerima manfaat oleh Kepala Desa Kraton, Agus Priyanto tersebut selain mendapat acungan jempol juga menjadi evaluasi untuk pelaksanaan selanjutnya.
"Kami memang menolak sebagian BLT hasil cukai yang digelontorkan oleh Dinas Sosial yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT)," kata Kepala Desa Kraton Agus Priyanto, Senin (16/10/2023) kemarin.
Ditanya apa alasan hingga sebagian bantuan dikembalikan atau ditolak oleh pihak desa, pihaknya juga menjabarkan dengan gamblang.
"Jumlah penerima manfaat ada 188 warga, namun ada 62 yang kami kembalikan, karena jika ini tersalurkan dampak kecemburuan sosial akan terjadi, mengapa demikian, karena data penerima manfaat menurut penyeledikan kami tidak layak, karena rata-rata hidupnya sudah mapan dan tidak layak mendapat bantuan," terangnya.
Tidak hanya itu saja, kepala desa meminta tegas kepada pihak terkait ketika mendata untuk mengevaluasi dengan jelas, seperti halnya penerima itu mempunyai kendaraan atau sawah atau sumber mata pencaharian.
"Ini jika dibiarkan akan menjadi timbul masalah, maka saya minta lakukan revisi dengan jelas," ucapnya.
Sementara itu, kegiatan pembagian langsung tunai tetap dilakukan dengan seusai kesepakatan yang disampaikan oleh kepala desa yaitu sebanyak 126 penerima manfaat, sedang 62 orang dikembalikan kepada Dinas Sosial. (*)
Editor : Queen Ve
What's Your Reaction?
