15 SPPG Diresmikan di Blitar, Targetkan Dana Stimulus Rp300 Miliar

KOTA BLITAR, SJP — Pemerintah Kota Blitar bersama Badan Gizi Nasional (BGN) resmi memperluas jangkauan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jalan Srigading, Kecamatan Kepanjenkidul, Rabu (31/12/2024). 

Peresmian ini menandai kesiapan 15 titik layanan yang tersebar di wilayah Bumi Bung Karno untuk memenuhi kebutuhan nutrisi masyarakat.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Handayana, memproyeksikan Kota Blitar membutuhkan total 30 SPPG untuk mengaver seluruh sasaran secara ideal. 

Jika target tersebut terpenuhi, BGN diperkirakan akan menggelontorkan dana stimulus hingga Rp300 miliar per tahun ke Kota Blitar.

"Rincian alokasinya adalah 70 persen untuk pengadaan bahan baku lokal seperti beras, telur, daging ayam, dan sayur-mayur. Sementara 20 persen dialokasikan untuk biaya operasional, dan 10 persen sebagai insentif bagi pengelola unit pelayanan," ujar Dadan.

Langkah ini dinilai tidak hanya berfokus pada peningkatan kesehatan, tetapi juga diprediksi akan menggerakkan roda ekonomi lokal melalui penyerapan komoditas pangan dari petani dan peternak di sekitar wilayah operasional SPPG.

Terkait efektivitas program, Dadan Handayana mengakui masih terdapat sejumlah kendala teknis di lapangan selama masa implementasi tahun 2025. 

Namun, ia menekankan adanya tren penurunan hambatan yang signifikan setiap bulannya.

BGN menargetkan proses sinkronisasi data dengan Dapodik, Kemenag, dan Posyandu dapat tuntas sepenuhnya sehingga pada tahun 2026, program MBG dapat berjalan dengan tingkat kesalahan nol (zero accident).

Keberadaan SPPG Srigading diharapkan menjadi pemantik bagi percepatan pembangunan 15 unit tambahan lainnya demi memenuhi standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Wakil Wali Kota Blitar, Elim Tyu Samba, menjelaskan bahwa setiap unit SPPG dirancang untuk melayani 2.500 penerima manfaat. Sasaran program mencakup siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, hingga anak terlantar. 

Meski 15 unit telah siap beroperasi, Pemerintah Daerah masih melakukan penyisiran intensif terhadap warga yang belum terdata.

"Kami terus menyisir calon penerima manfaat yang belum terdaftar secara resmi, seperti ibu hamil di pelosok atau anak terlantar. Tujuannya adalah memastikan asas keadilan terpenuhi dan tidak ada warga yang terlewat dari intervensi gizi ini," tutup Elim. (*) 

Editor: Syaiful Aries