Kenaikan Gini Ratio Jadi “Lampu Kuning”, Pemkot Batu Siapkan Langkah Pemerataan
Pemerintah Kota Batu berkomitmen menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan pemerataan, agar manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dimana kue ekonomi Kota Batu yang besar ini harus bisa dinikmati bersama, dari pelaku usaha besar hingga masyarakat kecil
KOTA BATU, SJP – Pemerintah Kota Batu mulai memberi perhatian serius terhadap tren kenaikan ketimpangan ekonomi yang tercermin dari meningkatnya gini ratio pada tahun 2025. Wakil Wali Kota Batu Heli Suyanto menyebut kondisi tersebut sebagai “lampu kuning” yang harus segera direspons melalui kebijakan yang lebih inklusif.
Diwawancarai pada Jumat (3/4/2026), Heli menegaskan bahwa secara umum kondisi ekonomi Kota Batu masih dalam kategori positif. Hal ini ditopang oleh capaian pendapatan per kapita yang telah menyentuh sekitar Rp105,2 juta per tahun serta angka kemiskinan yang berhasil ditekan hingga 2,86 persen.
“Data ini harus dilihat secara objektif. Capaian kita baik, tetapi kenaikan gini ratio dari 0,327 pada tahun lalu ke 0,347 menjadi sinyal penting. Tantangan kita bukan lagi sekadar pertumbuhan, melainkan bagaimana pertumbuhan itu bisa dirasakan secara merata,” ujarnya.
Menurutnya, kenaikan ketimpangan bukan berarti adanya potensi lonjakan kemiskinan secara langsung, melainkan menunjukkan masih adanya hambatan dalam distribusi kesejahteraan. Ia menilai perlu ada intervensi kebijakan agar sektor-sektor ekonomi yang tumbuh pesat tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu.
Sebagai langkah konkret, Pemkot Batu akan mendorong sinkronisasi program lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui pendekatan kolaboratif. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan didorong untuk memperkuat rantai pasok lokal dengan memastikan pelaku usaha besar, seperti hotel dan destinasi wisata, menyerap produk UMKM setempat.
“Jangan sampai yang berkembang pesat hanya sektor industri besar, sementara sektor mikro tertinggal. Kalau ketimpangan melebar, daya beli masyarakat bawah bisa tergerus. Ini yang ingin kita cegah sejak dini,” tegasnya.
Ia mencontohkan seperti pada sektor pariwisata, pengembangan desa wisata akan diperkuat agar perputaran ekonomi tidak hanya terpusat pada destinasi besar, tetapi juga langsung dirasakan masyarakat desa. Sementara itu, sektor pertanian sebagai basis agropolitan akan diarahkan pada hilirisasi produk guna meningkatkan nilai tambah dan pendapatan petani.
Selain itu, melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), pemerintah akan mendorong skema investasi berbasis kemitraan, di mana investor diharapkan memberikan dampak langsung bagi masyarakat sekitar, baik melalui penyerapan tenaga kerja lokal maupun program pemberdayaan.
Pemkot Batu juga menaruh perhatian pada pekerja informal yang dinilai rentan terdampak ketimpangan. Berbagai program akan difokuskan pada penguatan ekonomi produktif, seperti perluasan akses permodalan melalui lembaga keuangan daerah, peningkatan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta pelatihan keterampilan untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja.
“Kita ingin bantuan yang diberikan bukan hanya konsumtif, tetapi produktif. Dengan akses modal, perlindungan sosial, dan peningkatan skill, pekerja informal bisa naik kelas dan masuk ke rantai ekonomi yang lebih kuat,” tandas orang nomor dua di Kota Batu tersebut. (*)
Editor : Rizqi Ardian
What's Your Reaction?
