DPRD Kota Batu Soroti Kenaikan Gini Ratio, Legislatif Minta Penguatan Pemerataan Diperkuat

Secara keseluruhan, DPRD Kota Batu menilai kenaikan gini ratio ini sebagai catatan penting dalam menjaga keseimbangan pembangunan ke depan. Di tengah capaian ekonomi yang positif, penguatan aspek pemerataan dinilai perlu terus didorong agar pertumbuhan yang terjadi tidak hanya terkonsentrasi pada sektor tertentu, melainkan benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat

03 Apr 2026 - 18:20
DPRD Kota Batu Soroti Kenaikan Gini Ratio, Legislatif Minta Penguatan Pemerataan Diperkuat
Ketua DPRD Kota Batu Didik Subianto (Arul/SJP)

KOTA BATU, SJP – Ketua DPRD Kota Batu Didik Subianto memberikan tanggapan atas kenaikan gini ratio Kota Batu dari 0,327 menjadi 0,347 dalam kurun waktu satu tahun. Meski masih dalam kategori ketimpangan sedang, ia menilai tren kenaikan tersebut perlu menjadi perhatian bersama.

Pria yang akrab disapa Kaji Bianto ini pada Jumat (3/4/2026) menyampaikan bahwa secara umum capaian pembangunan Kota Batu sudah menunjukkan arah yang positif, terutama dengan tingginya pendapatan per kapita yang mencapai sekitar Rp105,2 juta per tahun serta rendahnya angka kemiskinan di level 2,86 persen. Namun, menurutnya, peningkatan ketimpangan menjadi indikator bahwa distribusi hasil pembangunan masih perlu diperkuat.

“Kalau kita lihat, secara makro kinerja ekonomi kita bagus. Tapi kenaikan gini ratio ini menjadi catatan penting bahwa pemerataan harus terus kita dorong,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa DPRD melihat fenomena ini sebagai bagian dari dinamika pertumbuhan daerah, khususnya di kota dengan karakter ekonomi berbasis pariwisata seperti Batu. Dalam kondisi tersebut, menurutnya, pertumbuhan ekonomi cenderung lebih cepat terjadi di sektor tertentu.

Sebagai lembaga legislatif, DPRD Kota Batu akan memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah daerah agar kebijakan pembangunan ke depan lebih menekankan aspek inklusivitas. Salah satunya melalui penguatan sektor UMKM, pemberdayaan ekonomi desa, serta perluasan akses ekonomi bagi masyarakat lapisan bawah.

“Ini wajar dalam fase pertumbuhan, tetapi tetap harus diantisipasi. Jangan sampai ada kesenjangan yang terlalu lebar antara pelaku usaha besar dengan masyarakat kecil,” katanya.

Didik juga mendorong agar program-program pemerintah daerah benar-benar menyentuh kelompok masyarakat yang selama ini belum sepenuhnya menikmati dampak pertumbuhan ekonomi, termasuk pekerja informal.

Menurutnya, sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan di Kota Batu.

“Kami ingin pembangunan yang berjalan tidak hanya tumbuh, tapi juga menyebar manfaatnya. Itu yang akan terus kami kawal melalui fungsi pengawasan DPRD,” tegasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow