Wali Kota Batu Tegaskan Guru Tak Boleh Paksakan Siswa Konsumsi MBG Tak Layak
Pernyataan tegas Wali Kota Batu menegaskan posisi pemerintah dalam melindungi siswa penerima program MBG. Dengan melarang guru memaksa siswa memakan makanan tak layak, serta langkah evaluasi bersama Satgas MBG, pemerintah berupaya memastikan program ini benar-benar aman, higienis, dan bermanfaat bagi peserta didik.
KOTA BATU, SJP – Wali Kota Batu, Nurochman, menegaskan bahwa tenaga pendidik tidak boleh memaksa siswa untuk mengonsumsi makanan dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) jika dirasa tidak layak.
Hal itu ia sampaikan usai berdialog langsung dengan 12 siswa SMPN 1 Batu pada Senin (29/9/2025), di mana sebelumnya mereka sempat mengalami sakit perut massal usai menyantap menu MBG, Rabu (24/9/2025).
“Siswa boleh menolak. Kalau memang feeling dia terhadap masakan ini tidak layak, tidak apa-apa, kembalikan saja. Dan guru tidak boleh memaksa. Prinsipnya, siswa boleh menyampaikan keberatannya ketika masakan tidak layak dikonsumsi,” urainya.
Ia menambahkan, kondisi ketahanan tubuh setiap anak berbeda-beda. Makanan yang tidak berdampak pada siswa dengan kondisi tubuh fit, bisa saja menimbulkan masalah serius bagi siswa yang sedang tidak prima. Dari hasil dialog dengan para siswa, ia menemukan masalah terletak pada konsistensi pengolahan dan pengawasan bahan makanan.
Meski demikian, para siswa mengaku secara umum menyukai menu MBG, seperti ayam goreng yang dinilai enak pada hari-hari sebelumnya. Hal ini, menurut Nurochman, menandakan masalah bukan pada resep, melainkan pada konsistensi kualitas. Untuk itu, ia akan segera mengumpulkan Satgas MBG dan penyelenggara SPPG guna melakukan evaluasi menyeluruh.
“Besok (30/9/2025) akan saya kumpulkan semua. Kita ingin mendiskusikan ini. Sebenarnya tahapannya sudah detail dan ketat sekali, mulai dari kapan belanja hingga kapan memasak. Tapi dengan jumlah 2.600 porsi per hari, memang butuh pengawasan ekstra,” imbuhnya.
Terkait isu MoU antara pihak sekolah dengan penyelenggara yang sempat menjadi sorotan, Nurochman menyebutnya sebagai bentuk normatif pertanggungjawaban anggaran. Namun, ia menegaskan yang utama tetap keselamatan siswa.
“Itu wajar sebagai bentuk kehati-hatian dan tanggung jawab bersama. Tapi yang terpenting adalah keselamatan dan kesehatan anak-anak kita. Itu tidak bisa ditawar,” pungkasnya. (*)
Editor : Rizqi Ardian
What's Your Reaction?
