Disnaker Nganjuk Didemo, Massa Tuntut Transparansi dan Reformasi Ketenagakerjaan

NGANJUK, SJP — Puluhan orang dari Forum Peduli Masyarakat Nganjuk (FPMN) dan Aliansi Madura Indonesia (AMI) berunjuk rasa di depan Kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Nganjuk, Selasa (5/8/2025).

Massa menuntut Disnaker mengusut dugaan penyelewengan dana program ketenagakerjaan dan menuntut penanganan serius atas carut-marutnya persoalan tenaga kerja lokal di Kabupaten Nganjuk.

Dalam aksinya, mereka membawa poster bertuliskan “Usut Dana yang Diduga Disalahgunakan!” dan “Prioritaskan Tenaga Kerja Lokal!” sebagai bentuk kekecewaan terhadap kebijakan Disnaker.

Massa menilai pengelolaan program ketenagakerjaan tidak transparan dan belum berpihak pada warga lokal yang masih kesulitan memperoleh pekerjaan di tengah tingginya angka pengangguran.

Koordinator aksi, Ketua FPMN, Suyadi, menyebut ada indikasi kuat penyimpangan dalam program pelatihan dan penempatan kerja yang dibiayai dari dana rakyat.

“Kami mencium adanya dugaan penyelewengan dana di Disnaker. Uang rakyat seharusnya untuk pemberdayaan masyarakat, bukan untuk kepentingan oknum. Kami minta ini diusut tuntas!” tegasnya.

Suyadi juga melontarkan kritik keras terhadap mantan kepala Disnaker yang dinilai gagal menuntaskan masalah ketenagakerjaan dan buruh selama masa jabatannya.

Dia menyebut, berbagai masalah seperti pemutusan hubungan kerja (PHK), upah tidak layak, dan pengangguran, terus berulang tanpa penyelesaian berarti dari dinas terkait.

“Kami menilai eks kadisnaker dan jajarannya bobrok dalam bekerja. Apalagi kadisnaker baru hanya rapat tanpa aksi nyata. Masalah buruh justru semakin menumpuk,” ujarnya lantang.

Dia juga menuding lemahnya pengawasan Disnaker terhadap perusahaan di Kabupaten Nganjuk hingga menyebabkan banyak pelanggaran hak pekerja yang dibiarkan begitu saja.

Menurut dia, banyak lulusan baru tidak mendapat kesempatan kerja karena tidak adanya regulasi ketat terhadap perusahaan yang lebih memilih pekerja luar daerah.

“Pengawasan terhadap perusahaan lemah. Generasi muda yang barusan lulus tidak pernah terserap, tapi tidak ada perlindungan yang jelas,” tambah Suyadi saat menyampaikan orasi.

Ketua AMI, Saiful, menilai Disnaker tidak memiliki langkah strategis untuk menyelesaikan berbagai persoalan ketenagakerjaan seperti rekrutmen, pelatihan, dan perlindungan hak buruh.

“Kami melihat Disnaker Nganjuk tidak memiliki langkah strategis yang signifikan. Masalah ketenagakerjaan seperti upah, rekrutmen tenaga kerja lokal, dan pelatihan masih jalan di tempat,” ujarnya.

Saiful juga mendesak agar pemerintah daerah melalui Disnaker segera menyusun kebijakan berpihak pada tenaga kerja lokal dan memperketat pengawasan perusahaan.

Selain itu, massa mendesak transparansi dalam proses rekrutmen tenaga kerja dan penempatan di perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Nganjuk.

“Jangan sampai masyarakat Nganjuk hanya jadi penonton di tanahnya sendiri. Disnaker harus bekerja lebih serius dan profesional,” tegasnya di tengah aksi. (*)

Editor: Ali Wafa