PKB Kritik Wabup Jember, Djoko Susanto: Saya Tidak Pernah Diundang ke Rapat Paripurna

JEMBER, SJP – Wakil Bupati (Wabup) Jember, Djoko Susanto, memberikan klarifikasi atas kritik Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember yang menilai dirinya melecehkan lembaga dewan, karena absen 11 kali dari 13 rapat paripurna. Klarifikasi ini disampaikan Djoko melalui video berdurasi lima menit yang dibagikan di media sosial.

Dalam video tersebut, Djoko juga menyampaikan permohonan maaf atas banyaknya pertanyaan yang masuk kepadanya terkait penilaian Fraksi PKB yang disampaikan pada paripurna 7 Agustus 2025, serta pernyataan Ketua DPRD Jember, Ahmad Halim.

“Seyogianya Fraksi PKB menanyakan terlebih dahulu kepada Ketua Dewan, apakah saya diundang atau tidak. Saya pastikan minimal dapat terkonfirmasi dari ajudan saya bahwa selama ini saya tidak pernah mendapatkan undangan terkait acara dimaksud,” ujarnya, Jumat (8/8/2025)

Djoko mempertanyakan penilaian yang dianggapnya tidak adil. Justru dirinya mempertanyakan kembali Sikap DPRD Jember yang menurutnya tidak pernah mengundang dalam agenda rapat paripurna.

“Kalau saya tidak hadir karena tidak diundang sudah dinilai merendahkan lembaga dewan, bagaimana dengan dewan yang tidak mengundang saya? Marilah kita belajar adil pada diri kita dan orang lain. Jangan tergesa-gesa menjustifikasi seseorang tanpa klarifikasi terlebih dahulu,” tegasnya.

Menurut Djoko, DPRD sebagai lembaga formal semestinya bekerja dan berkomunikasi melalui mekanisme formal, termasuk surat resmi, bukan cara-cara informal.

“Apalagi sekadar omongan jagongan sudah dibuat keputusan. Belum lagi konteks obrolan di ruang transit waktu itu, saat paripurna tidak segera dimulai sesuai jadwal. Waktu itu saya bertanya sebetulnya mekanisme paripurna itu seperti apa? Apakah harus menunggu semua undangan hadir atau cukup representasi kepala daerah?” jelasnya.

Bahkan, Djoko Susanto mencontohkan mekanisme serupa di kepolisian. Ia menerangkan, jika Kapolresa yang diundang tidak bisa hadir, diwakili oleh Wakapolres, itu sudah mencerminkan representasi kepolisian.

"Karena bupati dan wakil bupati adalah satu lembaga. Jadi kalau penyebutannya kepala daerah, otomatis bicaranya bupati dan wakil bupati. Tapi saat menyebut bupati, tidak serta-merta ada faktor wakil bupati,” katanya.

Dengan pikiran terbuka, Djoko menegaskan tidak pernah menolak diundang maupun meminta tidak diundang. Ia mengaku memilih diam meski sering tidak dilibatkan, demi kebaikan bersama.

“Walaupun banyak teman mendorong saya untuk protes, saya mencoba diam. Namun karena hari ini terlalu banyak yang bertanya, apalagi di media sudah beredar berita, saya harus menjelaskan supaya tidak ada penilaian salah,” imbuhnya.

Meskipun dirinya dikritik, dikecam dan dianggap menhina DPRD, Djoko tetap legawa sembari mengajak semua pihak membangun komunikasi yang sehat, baik eksekutif maupun legislatif.

“Mari kita berkomunikasi dengan hati, dengan jujur, mengedepankan etika dan moral, tidak dengan cara manipulatif, apalagi membangun framing dan membunuh karakter orang lain. Semoga nantinya kita bisa bekerja sama lebih baik demi kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.

Sebelumnya, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Jember melayangkan kritik keras kepada Wakil Bupati (Wabup) Jember, Djoko Susanto.

Dalam rapat paripurna DPRD pada 7 Agustus 2025, PKB menilai Djoko melecehkan lembaga dewan karena absen 11 kali dari 13 rapat paripurna.

PKB menilai ketidakhadiran itu menunjukkan sikap yang tidak menghargai agenda resmi DPRD, apalagi rapat paripurna menjadi forum penting untuk membahas kebijakan daerah.

Kritik tersebut juga mendapat tanggapan dari Ketua DPRD Jember, Ahmad Halim, yang mengaku prihatin atas minimnya kehadiran Wabup. (*)

Editor : Rizqi Ardian