VORSA UMKM Situbondo Belum Optimal, Ribuan Pengajuan Tersandung BI Checking

SITUBONDO, SJP — Program unggulan VORSA UMKM yang digadang-gadang Pemerintah Daerah Situbondo sebagai solusi permodalan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), justru tersendat di lapangan. Alih-alih menjadi lokomotif penggerak ekonomi rakyat, program pinjaman berbunga nol rupiah itu hingga kini baru dinikmati segelintir orang.

Fakta tersebut diungkap langsung Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo saat menghadiri pembukaan acara Serba Serbi Panji Ramadan (SiPandan) di Pusat Oleh-oleh Situbondo, Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Minggu (22/2/2026).

Bupati yang akrab disapa Mas Rio ini mengakui, sejak diluncurkan beberapa bulan lalu, Program Pinjaman Modal Usaha VORSA UMKM yang menjanjikan bunga nol persen karena seluruh biaya bunga dan administrasi ditanggung pemerintah, baru berhasil mencairkan pinjaman kepada lima pelaku usaha.

Ironisnya, ribuan pelaku UMKM lainnya justru gugur di tahap awal seleksi akibat terbentur aturan BI checking perbankan.

“Tidak bisa, karena memang aturannya seperti itu. Kalau ada BI checking atau catatan pinjaman, tidak bisa mengajukan lagi,” ujar Mas Rio.

Ia menjelaskan, aturan perbankan mensyaratkan calon peminjam harus bersih dari catatan kredit bermasalah. Begitu terdeteksi memiliki tunggakan atau riwayat pinjaman, pengajuan otomatis ditolak.

Kondisi ini menjadi paradoks, sebab mayoritas pelaku UMKM justru telah memiliki pinjaman kecil sebagai modal awal untuk bertahan dan menjalankan usahanya. Akibatnya, program yang ditujukan untuk membantu UMKM malah sulit diakses oleh sasaran utama.

Menyikapi hal tersebut, Mas Rio menyatakan tengah berupaya memperjuangkan fleksibilitas aturan, khususnya bagi pelaku usaha dengan pinjaman nominal kecil.

“Kami berharap ada pertimbangan. Misalnya yang punya tanggungan di bawah satu juta rupiah bisa dihapus atau diberi keringanan. Apalagi UMKM ini menjadi program prioritas presiden dan juga prioritas program Rio–Ulfi,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Koperasi dan Perdagangan Situbondo, Andi Jaka Setiawan, mengakui rendahnya tingkat penyerapan program tersebut. Dari sekitar 1.800 pelaku UMKM yang mengajukan, hanya lima orang yang berhasil mencairkan pinjaman.

“Untuk tahun 2025 ada dua orang yang cair, sedangkan awal 2026 ada tiga orang. Jadi totalnya baru lima orang,” ungkap Andi.

Rendahnya realisasi ini menjadi catatan penting bagi Pemkab Situbondo. Tanpa pembenahan regulasi dan skema yang lebih adaptif dengan kondisi riil pelaku UMKM, VORSA UMKM berpotensi hanya menjadi program ideal di atas kertas, namun jauh dari harapan di lapangan. (*)

Editor: Danu