Upah Sopir Apel Gratis Minim, DPRD dan Pemkot Batu Buka Ruang Penyesuaian Anggaran

KOTA BATU, SJP - Program angkutan pelajar gratis (Apel Gratis) yang digagas Pemerintah Kota Batu telah genap berjalan selama satu tahun. Seiring berjalannya waktu, program ini tak luput dari evaluasi, termasuk menyangkut kesejahteraan para sopir yang menjadi ujung tombak layanan antar-jemput pelajar.

Pemerintah Kota Batu melalui Dinas Perhubungan (Dishub) mengonfirmasi pada Jumat (16/5/2025) bahwa saat ini sedang dilakukan kajian ulang terkait besaran upah bagi para sopir Apel Gratis.

Kepala Bidang Angkutan Dishub Kota Batu, Hari Juni Santoso, menyatakan bahwa langkah ini merupakan bagian dari evaluasi berkelanjutan untuk menjamin efisiensi sekaligus keberlanjutan program.

“Kami sudah melakukan kajian ulang terhadap skema upah. Hasil kajian itu nantinya akan menjadi dasar keputusan baru. Kami harap para pelaksana di lapangan bersabar hingga hasil tersebut disampaikan secara resmi,” ujarnya.

Tak hanya dari sisi upah, Dishub juga berencana memperkuat sistem pengawasan melalui teknologi. Salah satunya dengan menerapkan sistem presensi elektronik bagi para sopir.

Sistem ini nantinya akan berfungsi sebagai alat pemantau kedisiplinan sopir dalam menjalankan tugas harian, sekaligus mencatat jumlah penumpang secara real time.

“Presensi elektronik ini penting sebagai bagian dari transparansi dan evaluasi berbasis data. Dengan data real time, kita bisa lebih mudah melakukan pembenahan yang terukur. Anggaran untuk sistem ini sudah disiapkan dalam rencana tahun anggaran berikutnya,” tambah Hari.

Dukungan terhadap peningkatan kualitas program Apel Gratis juga datang dari legislatif. Wakil Ketua II DPRD Kota Batu, Ludi Tanarto, menyatakan bahwa DPRD akan memberi dukungan penuh apabila hasil kajian dari pihak eksekutif merekomendasikan adanya penyesuaian anggaran, khususnya terkait upah sopir.

“Kalau memang dianggap belum layak, dan pihak eksekutif mengajukan penambahan anggaran, kami di DPRD tentu akan mendukung. Prinsipnya, jika program ini memberikan manfaat langsung ke masyarakat, maka harus kita kawal agar pelaksananya juga terlindungi secara layak,” ujar Ludi.

Menurutnya, program Apel Gratis sejak awal digerakkan dengan alokasi anggaran yang tidak terlalu besar. Maka jika terjadi penyesuaian, ruang fiskal di daerah dinilai masih memungkinkan, meskipun saat ini pemerintah sedang menerapkan kebijakan efisiensi anggaran.

“Setahu saya, anggaran program ini dulu memang tidak terlalu besar. Kalau memang harus ditambah, saya kira masih ada jalan. Apalagi ini menyangkut pelayan publik dan transportasi pendidikan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Ludi juga mendorong adanya komunikasi dua arah antara para pelaksana lapangan dengan pemerintah. Ia menilai, aspirasi dari lapangan sangat penting untuk menjadi bahan pertimbangan legislatif dalam pengambilan keputusan anggaran.

“Selama ini belum ada keluhan yang masuk secara formal ke DPRD. Tapi itu bukan berarti masalah tidak ada. Kami mendorong para sopir agar bisa lebih proaktif menyampaikan masukannya. Dengan komunikasi yang terbuka, kami bisa lebih cepat mengadvokasi dan mencari solusi bersama,” tegas Ludi.

Dengan adanya komitmen dari kedua pihak (eksekutif dan legislatif) terkait evaluasi program Apel Gratis, diharapkan ke depan kualitas layanan semakin meningkat dan para pelaksananya mendapat perlindungan serta penghargaan yang layak atas peran penting mereka dalam mendukung sektor pendidikan Kota Batu. (*)

Editor : Rizqi Ardian