Sopir Apel Gratis Kota Batu Keluhkan Minimnya Upah dan Tanpa Perlindungan Kerja

KOTA BATU, SJP - Program angkutan pelajar gratis (Apel Gratis) yang digagas Pemerintah Kota Batu melalui Dinas Perhubungan (Dishub) telah berjalan selama setahun dengan maksud untuk mendukung akses pendidikan dan mengurangi beban transportasi pelajar, para sopir yang menjadi ujung tombak layanan justru menghadapi kenyataan pahit yakni penghasilan bersih yang sangat minim.

David Ramadhan Koordinator Apel Gratis pada Jumat (16/5/2025) mengatakan, upah harian yang diberikan kepada sopir adalah sebesar Rp 117 ribu. Namun, setelah dikurangi biaya operasional, penghasilan bersih yang bisa mereka bawa pulang hanya tinggal Rp 27 ribu per hari.

“Rp 50 ribu habis untuk beli bahan bakar, dan Rp 40 ribu harus disetorkan ke pemilik angkot. Jadi kami cuma dapat Rp 27 ribu bersih. Itu pun kalau tidak ada pengeluaran mendadak lain di jalan,” ungkapnya 

Nominal itu tentu jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup harian. Padahal, menurut David, tanggung jawab dan risiko pekerjaan sebagai sopir angkutan pelajar sangat tinggi.

Setiap hari mereka harus menjemput dan mengantar pelajar tepat waktu, menjaga keselamatan penumpang, serta memastikan kendaraan dalam kondisi layak jalan.

Ia menambahkan, belum ada jaminan perlindungan sosial yang mereka terima dari pemerintah. Para sopir tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, sehingga jika terjadi kecelakaan kerja atau musibah lainnya, mereka harus menanggung sendiri seluruh beban biaya.

“Kami bekerja di jalanan setiap hari. Risiko kecelakaan itu nyata dan bisa terjadi kapan saja. Kami sudah beberapa kali mengajukan permintaan agar didaftarkan ke BPJS, tapi belum ada tindak lanjut,” keluhnya.

Karena tidak kunjung mendapatkan kejelasan dari pemerintah, beberapa sopir bahkan berinisiatif mencari bantuan dari donatur dan berusaha mendaftarkan diri ke BPJS secara mandiri. Namun langkah tersebut tentu tidak bisa dilakukan semua sopir, mengingat keterbatasan finansial mereka.

Di luar soal gaji dan jaminan sosial, David juga menyoroti lemahnya pengawasan di lapangan. Ia menilai bahwa pengawasan oleh petugas Dishub selama ini hanya terpusat di titik-titik tertentu, sehingga membuka celah bagi praktik nakal sebagian sopir, seperti menurunkan penumpang di lokasi yang tidak semestinya atau melanggar rute yang telah ditentukan.

Menurutnya, pengawasan yang merata dan menyeluruh sangat penting agar layanan Apel Gratis bisa berjalan disiplin dan profesional. Hal ini juga penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan angkutan pelajar gratis.

“Kami ingin masyarakat percaya dengan layanan ini. Karena itu sopir juga harus disiplin dalam waktu penjemputan dan pengantaran. Tapi kalau pengawasannya lemah, yang baik pun bisa jadi ikut bermasalah,” katanya.

David menambahkan bahwa para sopir juga menginginkan pengakuan yang lebih resmi atas status mereka. Salah satunya melalui kepemilikan kartu keanggotaan resmi dan seragam yang wajib dikenakan saat operasional. Identitas resmi tersebut diyakini dapat meningkatkan profesionalisme serta rasa tanggung jawab para sopir dalam menjalankan tugas.

Dengan berbagai persoalan tersebut, para sopir berharap Pemerintah Kota Batu segera mengevaluasi sistem operasional dan kesejahteraan pekerja dalam program Apel Gratis.

Mereka menilai bahwa keberlanjutan dan kualitas program ini tidak hanya bergantung pada jumlah armada atau penumpang, tapi juga pada seberapa baik nasib para sopir dipertimbangkan sebagai bagian dari ekosistem layanan publik tersebut. (*)

Editor : Rizqi Ardian