UIN KHAS Jember Fasilitasi ADAPI Gelar Diskusi tentang Penguatan Karier Dosen PPPK
Diskusi ADAPI di UIN KHAS Jember membuka harapan regulasi baru yang memberikan kepastian karier bagi dosen ASN PPPK, mengatasi ketimpangan dalam sistem kepangkatan perguruan tinggi.
JEMBER, SJP — Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember menjadi tuan rumah diskusi publik Asosiasi Dosen ASN Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (ADAPI) beberapa waktu lalu. Acara hybrid itu membahas penguatan status dan karier dosen ASN pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Rektor UIN KHAS Jember, Prof. Dr. Hepni, menilai forum membuka perspektif baru bagi dosen PPPK yang selama ini menghadapi ketidakpastian jenjang karier. Dia menyebut diskusi sebagai momentum penting yang bisa membuka “kotak pandora” persoalan yang selama ini tertutup kabut ketidakjelasan.
“Saya kira ini bisa membuka kotak pandora yang selama ini menjadi kabut bagi PPPK di Indonesia,” katanya.
Menurut Hepni, meskipun regulasi yang diterbitkan memberi harapan, dosen PPPK masih memerlukan kepastian masa depan karier. Dia menekankan pentingnya forum seperti ini yang membawa semangat enlightenment, enrichment, dan environment.
Dia menyoroti ketimpangan sistem kepangkatan antara ASN reguler dan PPPK. “Yang saat ini agak ngambang adalah belum ada aturan bagi mereka naik pangkat atau jabatan, sementara dari unsur ASN lainnya dalam dua tahun bisa naik pangkat atau jabatan,” terang dia.
Kondisi tersebut menyebabkan dosen PPPK tertinggal dalam persaingan posisi strategis di perguruan tinggi, meski memiliki kualifikasi dan pengalaman memadai. Sebagai akademisi, Prof. Hepni berharap kehadiran narasumber strategis dari Komisi II DPR RI, Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) membuka jalan bagi regulasi baru yang berpihak pada PPPK.
“Saya rasa publik berharap dengan diskusi ini muncul informasi terkini dan langkah konkret bagi masa depan PPPK,” ujarnya.
Dia menegaskan diskusi bukan sekadar ruang berbagi keluhan, melainkan wadah menyusun langkah ke depan berdasarkan data dan realita lapangan yang dihadapi dosen PPPK. Prof. Hepni juga menekankan jenjang karier dosen PPPK harus menjadi bagian agenda reformasi pendidikan tinggi.
“Saya mendukung penuh diskusi yang digelar ADAPI kali ini. Ini bisa menjadi titik awal perubahan yang lebih sistematis untuk menyelesaikan persoalan karier PPPK ke depan,” tutup Prof. Hepni. (***)
Editor: Ali Wafa
What's Your Reaction?
