Transformasi Budaya Kerja ASN Digenjot, Pemkab Bondowoso Fokus SDM, Efisiensi, dan Optimalisasi Potensi Daerah

BONDOWOSO, SJP – Pemerintah Kabupaten Bondowoso mulai menggenjot transformasi budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai langkah strategis menghadapi tantangan global, mulai dari dinamika geopolitik hingga keterbatasan energi.

Transformasi tersebut menitikberatkan pada penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur, efisiensi belanja daerah, serta optimalisasi potensi lokal yang bermuara pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sekretaris Daerah Bondowoso, Fathur Rozi, mengatakan bahwa kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat yang harus diimplementasikan hingga ke daerah.

“Transformasi budaya ASN ini menjadi keharusan. Kita harus memperkuat SDM, baik dari sisi kompetensi teknis, integritas, maupun etika kerja yang semuanya berbasis regulasi,” ujarnya usai rapat koordinasi peningkatan PAD di Aula Sabha Bina Praja, Kamis (2/4/2026).

Selain penguatan SDM, Pemkab Bondowoso juga melakukan rasionalisasi anggaran, khususnya pada belanja perjalanan dinas. Langkah ini dinilai penting agar penggunaan anggaran lebih efektif dan fokus pada program prioritas.

“Perjalanan dinas harus selektif. Jika tidak terlalu penting, tidak perlu dilakukan. Kita arahkan anggaran pada belanja prioritas seperti pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan pencapaian indikator kinerja utama,” tegasnya.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga mendorong optimalisasi seluruh potensi daerah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi. Sektor pertanian dan perkebunan masih menjadi tulang punggung perekonomian Bondowoso dengan kontribusi sekitar 28 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

“Potensi daerah harus dimaksimalkan, mulai dari pertanian, UMKM hingga sektor lainnya. Program seperti kawasan rumah pangan lestari juga terus kita dorong agar masyarakat bisa mandiri secara pangan,” jelasnya.

Tak hanya itu, digitalisasi di berbagai sektor juga menjadi fokus untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak dan retribusi daerah.

“Digitalisasi sudah berjalan, tapi perlu diperkuat. Ini penting agar semua sektor, baik pajak maupun retribusi, bisa lebih optimal dalam mendukung peningkatan PAD,” imbuhnya.

Dengan berbagai langkah tersebut, Pemkab Bondowoso menargetkan PAD tahun 2026 sebesar Rp328 miliar dan optimistis dapat tercapai melalui penguatan sistem serta pemanfaatan potensi daerah secara maksimal.

“Kuncinya ada pada perubahan pola kerja ASN yang lebih adaptif, efisien, dan berorientasi hasil,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian