Target 30 Persen Belanja Pegawai, Pemkot Batu Andalkan Kenaikan PAD di Tengah Tekanan Fiskal

KOTA BATU, SJP – Pemerintah Kota Batu memilih jalur peningkatan pendapatan daerah sebagai strategi utama untuk memenuhi batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen pada 2027. Di tengah tekanan fiskal akibat berkurangnya dana transfer pusat, upaya menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) dinilai menjadi solusi paling realistis tanpa harus mengorbankan tenaga kerja.

Wali Kota Batu, Nurochman pada Senin (30/3/2026) menyampaikan bahwa kondisi fiskal saat ini memang cukup menantang. Dimana porsi belanja pegawai yang berada di angka 37 persen dari total APBD akibat dampak langsung dari penurunan dana transfer pusat sekitar Rp 200 miliar.

“Secara struktur, ini lebih karena total APBD kita mengecil. Jadi persentase belanja pegawai otomatis naik. Namun mengacu pada amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), daerah diwajibkan menyesuaikan komposisi belanja pegawai maksimal 30 persen paling lambat 2027," urainya.

Untuk itu Pemkot Batu memastikan tidak akan menempuh langkah pengurangan pegawai untuk mengejar target tersebut. Sebagai gantinya, Pemkot fokus memperluas basis PAD melalui optimalisasi sektor pajak dan retribusi daerah. Dengan meningkatnya pendapatan, diharapkan total APBD ikut terdongkrak sehingga proporsi belanja pegawai bisa ditekan secara persentase.

Saat ini, Pemkot Batu tengah melakukan pemetaan ulang terhadap potensi sumber pendapatan yang belum tergarap maksimal. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari strategi menjaga stabilitas layanan publik di tengah keterbatasan fiskal.

“Kalau PAD naik, maka struktur APBD kita juga membesar. Dengan begitu, persentase belanja pegawai bisa turun tanpa harus mengurangi pegawai,” tandasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian