Soal Dugaan Arogansi Kepsek, Disdikbud Jombang Gali Informasi dan Cari Solusi
Respon cepat tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Disdikbud Jombang Wor Windari kepada suarajatimpost.com melalui sambungan seluler.
JOMBANG, SJP - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Jombang langsung merespon aduan guru atas dugaan sikap arogansi Kepala Sekolah (Kepsek) salah satu Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang.
Respon cepat tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Disdikbud Jombang Wor Windari kepada suarajatimpost.com melalui sambungan seluler.
"Ini lagi menuju ke sekolah, kami minta para guru dan Kepsek untuk bertemu," ucap Wor Windari, Jumat (23/1/2026).
Pihaknya juga berterima kasih atas informasi yang diberikan, meskipun selama ini pihaknya belum menerima wadulan secara langsung dari para guru atas polemik dugaan arogansi Kepsek SDN yang dimaksud.
"Terima kasih atas informasi yang diberikan, sejauh ini kami belum mendapat laporan langsung. Walaupun demikian kami akan mencari solusi terbaik," terangnya.
Memang beberapa kali komunikasi terkait konfirmasi yang diajukan oleh wartawan belum bisa dilaksanakan karena padatnya kegiatan. Ia pun berharap permasalah tersebut segera ada solusi.
"Semoga cepat ada solusi," tandasnya.
Sampai berita ini ditayangkan, jajaran Disdikbud Jombang masih melakukan upaya mencari solusi atas permasalahan yang dengan menghadirkan Kepsek berikut jajaran Guru.
Sebelumnya, dunia pendidikan di Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, tengah diguncang isu disharmoni.
Sejumlah tenaga pendidik di salah satu Sekolah Dasar Negeri (SDN) melaporkan adanya praktik kepemimpinan otoriter, arogan dan diskriminatif yang dilakukan oleh kepala sekolah (kepsek) mereka.
Kondisi ini mencuat setelah para guru mulai bersuara terkait lingkungan kerja yang dinilai tidak sehat dan penuh intimidasi.
Salah seorang guru berinisial U mengungkapkan bahwa kepemimpinan kepsek tersebut jauh dari prinsip kolegialitas.
Alih-alih membina, oknum Kepsek itu diduga sering melontarkan ancaman dan menerapkan kebijakan tebang pilih yang menciptakan segregasi di antara staf pengajar.
"Kami bekerja di bawah tekanan hebat. Kata-kata ancaman sering terlontar, dan sikap subjektifnya dalam memperlakukan guru sangat mencolok," ujar U kepada suarajatimpost.com, Jumat (23/1/2026).
Senada dengan U, guru lain berinisial T mengaku kerap menjadi sasaran intimidasi hingga ancaman yang berlebihan tanpa alasan yang rasional.
Ia merasa martabat tenaga pendidik direndahkan melalui pola komunikasi yang searah dan intimidatif.
"Kami diperlakukan seolah bawahan yang tidak memiliki hak suara. Sedikit saja berbeda pandangan, ancaman sanksi langsung membayangi," tutur T.
Ironisnya, konflik internal ini sebenarnya telah sampai ke telinga dinas pendidikan sejak pertengahan 2025 lalu. (*)
Editor : Rizqi Ardian
What's Your Reaction?

