Sidak Mendadak di SPPG Besuk, Sekda Probolinggo Temukan Porsi MBG Belum Sesuai Standar Gizi

PROBOLINGGO, SJP - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo, Ugas Irwanto, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berada di Kecamatan Besuk. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk pengawasan langsung terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), agar berjalan sesuai dengan ketentuan dan standar yang telah ditetapkan.

Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) MBG, Ugas memulai sidak dengan turun langsung menemui para penerima manfaat program. Ia berdialog dengan sejumlah kelompok sasaran, mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, hingga para siswa sekolah dasar yang menjadi bagian dari program tersebut. Dari hasil pemantauan di lapangan, tim Satgas menemukan beberapa hal yang menjadi perhatian serius.

Salah satu temuan utama adalah terkait porsi makanan yang dinilai masih belum memenuhi standar kebutuhan gizi yang telah ditentukan. Selain itu, tim juga mendapati adanya kesamaan menu antara anak-anak sekolah dengan ibu menyusui. Padahal, kedua kelompok tersebut memiliki kebutuhan nutrisi yang berbeda sehingga seharusnya mendapatkan komposisi makanan yang disesuaikan.

“Kami menemukan porsi makanan yang ternyata masih di bawah standar gizi yang ditetapkan. Selain itu, ditemukan kesamaan menu antara anak sekolah dan ibu menyusui, padahal kebutuhan nutrisi keduanya sangat berbeda,” tegas Ugas saat menyampaikan evaluasi di lokasi sidak.

Menindaklanjuti temuan tersebut, rombongan Satgas MBG kemudian langsung melakukan peninjauan ke dapur produksi SPPG setempat. Di lokasi ini, Ugas berdiskusi dengan tenaga ahli gizi serta kepala dapur guna menelusuri proses mulai dari perencanaan menu, pengolahan bahan makanan, hingga distribusinya kepada penerima manfaat.

Dalam kesempatan itu, Ugas menegaskan bahwa ke depan sistem pengawasan akan diperketat. Jika sebelumnya pengawasan lebih bersifat pembinaan, maka kini akan dilakukan sidak secara berkala tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Langkah ini diambil untuk memastikan kondisi di lapangan benar-benar sesuai dengan fakta dan tidak direkayasa.

Ia juga memberikan peringatan tegas kepada seluruh pengelola SPPG agar tidak melakukan manipulasi terhadap menu maupun kualitas makanan yang disajikan. Menurutnya, ketidaksesuaian dengan standar yang telah ditetapkan berpotensi menimbulkan konsekuensi serius, termasuk sanksi dari Badan Gizi Nasional (BGN).

“Bagi SPPG yang belum siap atau masih dalam tahap tindak lanjut evaluasi, jangan dipaksakan beroperasi. Penuhi dulu semua standar fasilitas dan gizinya agar manfaat program ini benar-benar dirasakan maksimal oleh masyarakat,” pungkasnya.

Melalui sidak ini, Pemerintah Kabupaten Probolinggo berharap kualitas pelaksanaan program MBG dapat terus ditingkatkan, sehingga mampu memberikan dampak positif yang nyata bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan seperti ibu dan anak. (*)

Editor : Rizqi Ardian