Serapan APBD Kota Batu Baru 13 Persen, Banyak OPD Masih Rendah Realisasinya
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Batu, Eny Rachyuningsih pada Senin (14/4/2025) menilai masih banyak OPD yang serapan anggarannya masih di bawah 10 persen, terutama pada belanja barang dan jasa karena sebagian besar program kegiatan masih dalam tahap proses lelang.
KOTA BATU, SJP - Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batu tahun 2025 masih tergolong rendah. Hingga 10 April 2025, serapan belanja daerah baru mencapai 13,1 persen atau sekitar Rp 163,4 miliar dari total anggaran Rp 1,2 triliun.
Salah satu penyebab utamanya adalah rendahnya realisasi belanja di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terutama pada belanja operasional dan belanja barang/jasa.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Batu, Eny Rachyuningsih pada Senin (14/4/2025) menilai masih banyak OPD yang serapan anggarannya masih di bawah 10 persen, terutama pada belanja barang dan jasa karena sebagian besar program kegiatan masih dalam tahap proses lelang.
"Belanja operasional sendiri baru terserap 14,12 persen atau Rp 142,4 miliar dari pagu Rp 1 triliun. Komponen terbesar dalam realisasi ini adalah belanja gaji dan tunjangan ASN yang sudah mencapai 31 persen. Namun, untuk belanja barang dan jasa, dari pagu Rp 484,9 miliar, baru terserap Rp 50,3 miliar atau sekira 10,3 persen," paparnya.
Sementara itu Belanja modal juga masih sangat rendah. Dari total anggaran Rp 102,3 miliar, baru digunakan Rp 2,2 miliar atau sekira 2 persen. Termasuk Belanja Transfer yang mencapai Rp 110,6 miliar, baru terealisasi Rp 18,8 miliar. Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dianggarkan Rp 19,2 miliar belum digunakan sama sekali karena belum ada kebutuhan darurat seperti bencana alam.
Dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD), realisasi juga masih rendah. Hingga 10 April 2025, PAD baru terkumpul Rp 67,9 miliar atau 21,84 persen dari target Rp 311,1 miliar. Sedangkan total pendapatan daerah tercatat baru Rp 236,2 miliar atau 21,7 persen dari target Rp 1 triliun. Pendapatan transfer dari pusat dan provinsi juga masih di angka Rp 168,3 miliar dari target Rp 764,2 miliar.
“Ini memang masih triwulan pertama, tapi kami mendorong seluruh OPD untuk mempercepat proses lelang dan pelaksanaan program agar serapan meningkat signifikan di kuartal berikutnya,” pungkasnya. (*)
Editor : Rizqi Ardian
What's Your Reaction?
