Sengketa Waris di Nganjuk Memanas, Ahli Waris Tuding Pemdes Tutup Akses Dokumen Desa

NGANJUK, SJP–Konflik agraria keluarga terkait pembagian harta waris mencuat di Desa Sidoharjo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk. 

Perwakilan ahli waris secara terbuka mendesak Pemerintah Desa (Pemdes) Sidoharjo untuk menunjukkan transparansi data melalui dokumen Buku C Desa guna memperjelas status kepemilikan tanah yang dipersengketakan.

Persoalan ini bermula dari dugaan ketidakadilan pembagian aset warisan peninggalan almarhum Diyorejo Panirah. Objek sengketa berupa sebidang tanah darat dan lahan pertanian (sawah) seluas kurang lebih 600 RU yang berlokasi di Dusun Miren, Desa Sidoharjo.

Edi Nurwiaji, selaku perwakilan dari para ahli waris, menyatakan bahwa dari total tujuh ahli waris yang sah yakni Dariyem, Demes, Sarmo, Mariyem, Panijem, Margono, dan Kasno, terdapat tiga nama yang diduga kehilangan haknya secara penuh. Ketiganya adalah Demes, Mariyem, dan Panijem.

"Ketiga ahli waris tersebut sama sekali tidak mendapatkan hak warisnya karena dikuasai oleh salah satu pihak, yakni pihak dari ahli waris bungsu (Kasno). Selama ini mereka hanya diberi sebagian kecil hasil panen (bawon), itu pun hanya sekali. Ini tentu jauh dari rasa keadilan," ujar Edi kepada wartawan pada Sabtu (28/3/2026).

Edi mengaku telah dua kali mendatangi Kantor Desa Sidoharjo untuk meminta klarifikasi dan akses terhadap dokumen C Desa sebagai bukti otentik kepemilikan. 

Namun, upaya tersebut hingga kini belum membuahkan hasil. Ia menilai birokrasi di tingkat desa terkesan tertutup dan menghambat hak warga atas keterbukaan informasi publik.

Dalam sengketa ini, Edi juga menjelaskan kondisi kemanusiaan salah satu anggota keluarga, Suminem, yang kini tengah menderita sakit dan membutuhkan biaya perawatan medis. 

Ia menyayangkan adanya oknum keluarga yang mencoba menguasai seluruh hak tanah tanpa mempedulikan kondisi ahli waris lain yang kesulitan.

"Kami hanya menuntut transparansi. Jika status tanah sudah jelas melalui Buku C Desa, perangkat desa seharusnya bisa menjembatani mediasi agar hak-hak keluarga dikembalikan tanpa perlu terjadi keributan," tegasnya.

Pihak ahli waris menegaskan bahwa jika mediasi di tingkat desa tetap menemui jalan buntu dan dokumen C Desa tetap tidak dipublikasikan secara transparan, mereka tidak menutup kemungkinan untuk membawa sengketa ini ke jalur hukum.

Edi berharap Pemerintah Desa Sidoharjo dapat bertindak netral dan profesional sebagai pelayan masyarakat. Ia menekankan bahwa kejelasan data adalah kunci utama untuk menyelesaikan konflik internal keluarga ini secara adil agar tidak berlarut-larut dalam proses persidangan di pengadilan.

Menanggapi tudingan tersebut, Pemerintah Desa Sidoharjo melalui Kepala Urusan (Kaur) Perencanaan Desa, Mawardi, membantah pihaknya sengaja menghambat proses pencarian data atau membola-pingpong warga. 

Menurutnya, akses terhadap dokumen negara seperti Buku C Desa memiliki prosedur administratif yang harus ditaati, termasuk izin dari kepala desa.

"Bener mas, Edi datang kesini sudah dua kali, kedatangannya disini hanya koordinasi, memang bener tanah tersebut ada objeknya, tapi ya harus bersabar," jelas Mawardi melalui sambungan Whatsapp.

Mawardi juga memberikan klarifikasi terkait absennya dirinya saat ingin ditemui oleh pihak ahli waris. Ia berdalih sedang mengurus keperluan warga yang sedang mengadakan hajatan hingga larut malam, sehingga tidak dapat melayani permintaan Edi secara langsung pada waktu yang ditentukan.

"Sudah tak sampaikan, malah ngomong pamong e gak bisa dijak koordinasi, wis mas omongan e Edi ngelek ngelek pamong. Memang malam itu, saya menghadiri acara hajatan warga saya hingga malam, memang saya akui, saya mabok, dan bangunya agak kesiangan, hingga tidak bisa menemui Edi," pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries