Mojokerto dalam Bayang Krisis Global, Pemkab Siapkan Mitigasi Dampak Perang Timur Tengah
Konflik yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel pasca-insiden 28 Februari 2026 tersebut diprediksi tidak hanya mengguncang peta politik dunia, namun juga memberikan tekanan hebat pada struktur ekonomi daerah di Jawa Timur, termasuk Mojokerto yang memiliki basis industri pengolahan yang kuat
MOJOKERTO, SJP– Stabilitas ekonomi Kabupaten Mojokerto kini berada dalam posisi siaga menyusul meningkatnya tensi geopolitik di Timur Tengah.
Menanggapi ancaman infiltrasi krisis global ke tingkat lokal, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Antisipasi Dampak Perang di Ruang Satya Bina Karya (SBK), Jumat (27/3/2026).
Konflik yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel pasca-insiden 28 Februari 2026 tersebut diprediksi tidak hanya mengguncang peta politik dunia, namun juga memberikan tekanan hebat pada struktur ekonomi daerah di Jawa Timur, termasuk Mojokerto yang memiliki basis industri pengolahan yang kuat.
Berdasarkan analisis teknis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Mojokerto, gangguan distribusi minyak di Selat Hormuz yang mencakup 20 persen suplai dunia menjadi ancaman paling nyata.
Bagi Mojokerto, kenaikan harga energi global berarti lonjakan biaya produksi bagi ribuan industri pengolahan dan UMKM di wilayah ini.
Bupati Mojokerto, Muhammad Albarraa, menyatakan bahwa dampak domino dari konflik ini mulai terasa pada indikator makro nasional yang kemudian merembet ke daerah.
"Kita tidak bisa menutup mata. Pelemahan nilai tukar rupiah dan kenaikan inflasi akan menekan daya beli masyarakat Mojokerto. Jika biaya bahan baku dan energi naik, sektor industri kita adalah yang paling pertama terpukul," tegas bupati yang karib disapa Gus Barra tersebut.
Pemerintah Kabupaten memetakan bahwa sektor industri pengolahan, yang menjadi motor penggerak ekonomi Mojokerto, berpotensi mengalami penurunan output.
Kenaikan biaya operasional yang tidak dibarengi dengan daya serap pasar berisiko memicu gelombang pengurangan tenaga kerja, yang pada akhirnya dapat memperluas angka kemiskinan dan pengangguran di daerah.
Sebagai langkah antisipatif, Gus Barra menginstruksikan adanya penguatan ketahanan pangan, melakukan pemantauan harga bahan pokok secara harian dan memperpendek rantai pasok guna mencegah spekulasi harga di pasar lokal.
Selanjutnya memberikan perlindungan sosial adaptif, memastikan bantuan sosial dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) tersalurkan dengan akurasi data 100 persen untuk menjaga konsumsi rumah tangga miskin.
Ketiga adalah efisiensi energi, mendorong sektor industri dan domestik untuk melakukan penghematan konsumsi energi guna menekan beban biaya.
Selain dampak pada masyarakat, konflik Timur Tengah juga mengancam postur APBD Kabupaten Mojokerto. Adanya potensi penurunan transfer dana dari pemerintah pusat serta pergeseran kebijakan nasional memaksa daerah untuk melakukan langkah efisiensi ekstrem.
"Kewaspadaan fiskal menjadi kunci. Saya memerintahkan penataan ulang belanja daerah. Kita harus memprioritaskan program yang berdampak langsung pada masyarakat dan memangkas kegiatan yang kurang produktif," tambah Gus Barra.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh seluruh pimpinan perangkat daerah, camat, serta pemangku kepentingan ekonomi di Mojokerto. Pertemuan ini sekaligus menjadi instruksi resmi bagi para pemangku kebijakan di tingkat kecamatan untuk mendeteksi dini gejolak ekonomi di wilayah masing-masing.
"Saya mengajak seluruh jajaran untuk memperkuat kolaborasi. Di tengah ketidakpastian global ini, kecepatan kita dalam merespons perubahan harga dan ketersediaan barang di lapangan akan menentukan kesejahteraan warga Mojokerto ke depan," pungkasnya. (*)
Editor: Syaiful Aries
What's Your Reaction?
