Restoran di Kota Batu Dominasi Keluhan Soal Royalti Musik, PHRI: Mereka Tetap Bayar Meski' Ngedumel'
Meski begitu, ia menegaskan bahwa sebagian besar restoran tetap membayar kewajiban tersebut. Sedangkan untuk yang memang tidak sanggup, opsinya adalah tidak menggunakan musik bahkan berhenti memakai musik.
KOTA BATU, SJP – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Batu mengungkapkan, keluhan terbesar terkait kewajiban pembayaran royalti musik justru datang dari sektor restoran.
Ketua PHRI Kota Batu, Sujud Hariadi mengatakan lebih dari separuh pemilik restoran merasa keberatan dengan skema pungutan yang diterapkan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).
Diwawancarai pada Sabtu (16/8/2025) ia menegaskan, yang menjadi sorotan adalah pola penarikan royalti berdasarkan jumlah kursi restoran, ditambah dengan beban pajak.
“Restoran itu musiknya bukan yang utama. Orang datang untuk makan, musik hanya pelengkap. Tapi perhitungannya justru per kursi, sehingga bebannya terasa berat sekali. Tidak heran kalau lebih dari 50 persen ngedumel,” ujarnya.
Meski begitu, ia menegaskan bahwa sebagian besar restoran tetap membayar kewajiban tersebut. Sedangkan untuk yang memang tidak sanggup, opsinya adalah tidak menggunakan musik bahkan berhenti memakai musik
Sementara untuk hotel, Sujud menilai tarif yang dikenakan masih masuk akal. Tarifnya dibedakan berdasarkan kelas dan jumlah kamar, mulai dari Rp 1 juta hingga Rp 6 juta per tahun.
"Biaya itu sekaligus memberi keleluasaan bagi hotel memutar musik kapanpun dan di seluruh area. Untuk yang non bintang ini Rp1 juta pertahun sedangkan untuk bintang 5 ini Rp6 juta pertahun," imbuhnya.
Namun Sujud mengkritisi cara kerja LMKN yang dinilai belum profesional. Hingga kini, sistem penarikan royalti masih dilakukan secara manual, melalui surat dan verifikasi data lewat WhatsApp.
“Sekelas lembaga nasional seharusnya sudah punya sistem online yang rapi. Tapi sampai sekarang masih pakai cara sederhana begitu,” pungkasnya. (*)
Editor : Rizqi Ardian
What's Your Reaction?
