Respons Lambat DLH Jombang Soal IPAL SPPG: Mengaku Masih Fokus Urus Aduan Lain

JOMBANG, SJP–Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jombang belum mengambil tindakan pada 7 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) usai mendapat penghentian aktivitas oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Pilihan pasif DLH Jombang itu disampaikan langsung Kepala Dinas Miftahul Ulum. Pihaknya mebgaku belum ada arahan lebih lanjut dari BGN. Selain itu, pihak DLH Jombang mengaku masih fokus pada sejumlah aduan lain perihal lingkungan.

"Untuk saat ini kami masih menunggu koordinasi dan arahan dari BGN," ucap Ulum dalam pesan diterima wartawan, Kamis (4/6/2026).

Ulum belum bisa memastikan apakah fasilitas IPAL di masing-masing SPPG telah memenuhi ketentuan atau masih memerlukan perbaikan.

DLH Jombang bahkan mengaku belum menerima data awal kondisi IPAL di sejumlah SPPG yang dimaksud.

"Yang perlu dipastikan adalah tingkat kesesuaian fasilitas tersebut dengan standar yang ditetapkan pemerintah," ujarnya.

Berdasar pengetahuannya, kapasitas layanan setiap SPPG diperkirakan berada pada kisaran 2.000 hingga 3.000 porsi makanan per hari.

"Jumlah produksi tersebut, kebutuhan pengelolaan limbah menjadi aspek penting harus diperhatikan untuk menjaga kualitas lingkungan dan keamanan pangan," ungkapnya.

BGN sendiri mengeluarkan regulasi penghentian sementara operasional tujuh SPPG di Kabupaten Jombang setelah hasil pendataan menunjukkan adanya persoalan terkait IPAL. Sejumlah fasilitas disebut belum tersedia atau belum memenuhi standar yang dipersyaratkan.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Badan Gizi Nasional Nomor 2741/D.TWS/05/2026 tertanggal 25 Mei 2026 tentang penghentian operasional sementara sejumlah SPPG di Jawa Timur.

Di Kabupaten Jombang, terdapat tujuh SPPG yang terdampak kebijakan tersebut, yaitu:

1. SPPG Jombang Diwek Cukir, dikelola Yayasan Segoro Agung Makmur. 2. SPPG Jombang Peterongan, dikelola Yayasan Pesantren Tinggi Darul Ulum. 3. SPPG Jombang Candimulyo, dikelola Yayasan Garuda Bakti Nusantara Nganjuk. 4. SPPG Jombang Diwek Puton, dikelola Yayasan Ma'hadul Muta'allimin. 5. SPPG Jombang Plandaan Bangsri, dikelola Yayasan Kalimasada. 6. SPPG Jombang Kesamben Kedungbetik, dikelola Yayasan YPP Miftahul Ulum. 7. SPPG Jombang Sumobito Brudu, dikelola Yayasan Brudu Perkasa Raya.

Ketujuh SPPG tersebut dikelola oleh yayasan yang berbeda dan telah beroperasi sejak Agustus hingga November 2025. BGN menilai ketidaksesuaian fasilitas pengolahan limbah berpotensi memengaruhi standar kebersihan, mutu gizi, dan keamanan pangan dalam proses penyediaan makanan bagi penerima manfaat program.

Berdasarkan regulasi yang diterbitkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup pada 2025, setiap SPPG wajib memiliki serta mengoperasikan IPAL sebelum membuang limbah cair ke lingkungan.

Aturan tersebut juga mengharuskan pengelola melakukan pemantauan kualitas air limbah secara berkala dan melaporkannya melalui sistem informasi lingkungan hidup. Selain memenuhi baku mutu air limbah, setiap SPPG diwajibkan menerapkan teknologi pengolahan yang sesuai dengan kapasitas produksinya guna mencegah pencemaran lingkungan.

Koordinator Wilayah BGN Kabupaten Jombang, Deni Setiawan, belum memberikan keterangan resmi terkait penghentian operasional tujuh SPPG di Jombang. Deni juga tidak merespons pesan upaya konfirmasi yang dikirim awak media maupun langkah-langkah yang akan dilakukan untuk memenuhi ketentuan IPAL yang dipersyaratkan.

Secara keseluruhan, tercatat 372 SPPG di Jawa Timur mendapat penghentian sementara dalam kategori perbaikan mayor karena persoalan pengelolaan air limbah. (*) 

Editor: Syaiful Aries