Reformasi Penanganan Kanker Payudara Dimulai dari Pendidikan Kedokteran

JAKARTA, SJP – Deteksi dini kanker payudara di Indonesia masih tergolong rendah. Kondisi ini dinilai perlu dibarengi dengan reformasi sistem kesehatan yang lebih adaptif dan inklusif, termasuk dari sektor pendidikan kedokteran.

Dokter spesialis penyakit dalam konsultan hematologi-onkologi medik, Agus Jati Sunggoro, menilai program pemerintah sejauh ini belum cukup meski Kementerian Kesehatan telah menyediakan skrining gratis untuk empat jenis kanker, termasuk kanker payudara, dengan biaya ditanggung BPJS Kesehatan.

“Penguatan layanan primer, pendekatan multidisiplin yang terkoordinasi, pembiayaan yang lebih inklusif dan terjangkau, serta reformasi pendidikan kedokteran harus menjadi bagian dari solusi,” kata Agus dilansir dari beritasatu, Senin (8/9/2025) kemarin.

Agus menegaskan, reformasi pendidikan kedokteran penting untuk memastikan masyarakat bisa mengakses layanan kesehatan berkualitas dengan biaya terjangkau. Selain itu, kapasitas tenaga medis di layanan primer harus ditingkatkan seiring dengan edukasi masyarakat mengenai pentingnya deteksi dini kanker payudara.

Ia juga menekankan perlunya keberlanjutan pendanaan dan akses yang lebih luas terhadap pengobatan inovatif, termasuk terapi Trastuzumab.

“Obat ini sudah masuk Formularium Nasional (Fornas) dan direkomendasikan untuk pasien stadium awal sebagai terapi pencegahan kekambuhan. Namun di lapangan, BPJS baru menanggung untuk pasien stadium lanjut,” jelasnya.

Agus mengutip hasil uji klinis fase III Destiny-Breast04 yang menunjukkan terapi ini mampu memperpanjang median ketahanan hidup tanpa progresi penyakit pada pasien HER2-low hingga 9,9 bulan, hampir dua kali lipat dibanding kemoterapi standar. Bahkan, terapi tersebut juga terbukti meningkatkan angka harapan hidup hingga 23,4 bulan. (**)

Editor : Rizqi Ardian
Sumber: Beritasatu.com