Ratusan Sopir Truk Gelar Demo di Surabaya Tolak Kebijakan ODOL

SURABAYA, SJP - Ratusan sopir truk yang tergabung dalam Gerakan Sopir Jawa Timur (GSJT) menggelar demonstrasi besar-besaran di Surabaya pada Kamis (19/6/2025).

Aksi dimulai dari kawasan Puspa Agro, Desa Jemundo, Kecamatan Taman, Sidoarjo, dan melanjutkan dengan konvoi menuju sejumlah kantor pemerintahan di Kota Surabaya.

Sekitar 700 unit truk turut serta dalam aksi tersebut, menyebabkan kemacetan panjang di jalur Taman–Sidoarjo, hingga menuju Jalan A. Yani dan kawasan pusat kota. 

Konvoi itu bergerak menuju Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Timur, Mapolda Jatim, dan berakhir di Kantor Gubernur Jawa Timur di Jalan Pahlawan.

GSJT menyatakan bahwa aksi itu akan berlanjut bila tidak ada tanggapan dari pemerintah. Mereka bahkan siap tidur selama tiga hari di depan Kantor Gubernur sebagai bentuk protes lanjutan.

Kebijakan Zero ODOL (Over Dimension Over Load) merupakan program pemerintah untuk melarang kendaraan angkutan barang yang memiliki dimensi melebihi ketentuan (OD) atau membawa muatan melebihi batas maksimal (OL).

Pemerintah menargetkan seluruh kendaraan niaga mematuhi aturan baru mulai 2025 demi menjaga infrastruktur jalan dan keselamatan berkendara.

Namun, dalam praktiknya, aturan itu menuai kontroversi. Banyak pengemudi truk merasa diperlakukan tidak adil karena tetap dipaksa membawa beban berlebih oleh industri dan pemilik barang, sementara sanksi hukum ditimpakan kepada mereka.

Alasan Sopir Truk Menolak Zero ODOL

Dalam orasinya, para sopir menilai penerapan Zero ODOL dilakukan secara sepihak tanpa solusi transisi yang adil.

Menurut Koordinator II GSJT, Angga Firdiansyah, para sopir tidak bermaksud melanggar aturan, namun tekanan pasar membuat mereka terpaksa memuat barang melebihi kapasitas.

"Kami tidak mau bawa muatan besar-besar, tapi karena tuntutan industri, kami terpaksa," ucap Angga di sela aksi di Puspa Agro, Kamis (19/6/2025).

Ia menyebut bahwa saat ini perusahaan logistik dan produsen lebih menyukai truk berdimensi besar untuk efisiensi biaya.

Bahkan untuk barang ringan seperti makanan ringan pun ditumpuk setinggi mungkin. Menurut Angga, hal tersebut malah menciptakan tekanan berlapis kepada sopir.

Ia juga menyinggung ketidakkonsistenan pemerintah dalam menegakkan aturan ODOL.

"Proses itu kami alami bertahun-tahun. Saya tidak akan bilang secara langsung, tapi secara tidak langsung pemerintah juga melegalkan keadaan itu," tegasnya.

GSJT menilai sopir telah menjadi korban regulasi yang timpang. Beberapa perusahaan besar tetap memaksa sopir mengangkut ODOL, namun saat terjadi penindakan, hanya sopir yang dikenai sanksi pidana atau denda.

Tuntutan Para Sopir

Dalam demonstrasi tersebut, GSJT menyampaikan sejumlah tuntutan penting kepada pemerintah:

1. Evaluasi menyeluruh penerapan Zero ODOL dan buka ruang dialog bersama pelaku lapangan.
2. Revisi UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 277, yang dinilai menjerat sopir secara sepihak dengan ancaman pidana 1 tahun atau denda Rp24 juta.
3. Perlindungan hukum bagi sopir, mengingat pelanggaran ODOL sering kali terjadi atas perintah atasan.
4. Jaminan sosial dan kesejahteraan sopir, termasuk akses terhadap BPJS dan perlindungan kerja.
5. Penyesuaian regulasi tarif logistik agar lebih adil dan realistis bagi seluruh pelaku distribusi.

"Selama ini masalah hukum selalu jadi beban sopir. Padahal yang kami lakukan karena tuntutan kerja. Kami ingin pemerintah beri perlindungan hukum, karena Indonesia belum siap menjalankan aturan ODOL secara utuh," tambah Angga.

Aksi Serupa di Daerah Lain

Tak hanya di Surabaya, gelombang protes sopir truk juga terjadi serentak di sejumlah daerah lainnya pada hari yang sama:

• Pati, Jawa Tengah: Sopir truk memblokade Jalan Lingkar Selatan dengan spanduk penolakan terhadap ODOL.
• Karanganyar: Truk-truk parkir massal di sepanjang Ring Road, menuntut penegakan aturan yang adil.
• Grobogan: Aksi berlangsung selama tiga hari dengan ratusan truk memenuhi jalan provinsi.
• Bandung: Ribuan truk memblokade akses Tol Soreang–Pasirkoja (Soroja) dalam aksi solidaritas terhadap penolakan RUU ODOL.
• Kudus: Demo direncanakan akan digelar di sepanjang jalan Pantura Timur, namun informasi terakhir diketahui aksi dibatalkan.

Koordinasi antar daerah itu menunjukkan bahwa protes terhadap ODOL bukanlah masalah lokal semata, namun telah menjadi isu nasional yang menyentuh langsung mata rantai distribusi barang di Indonesia.

Melalui aksi tersebut, GSJT berharap pemerintah tidak hanya memaksa aturan Zero ODOL berjalan, tapi juga membangun ekosistem logistik yang adil, memberi waktu adaptasi, dan memastikan regulasi tidak menyasar pihak yang paling lemah dalam rantai distribusi.

"Kalau pemerintah memang ingin jalan tidak rusak, mari kita atur bersama, jangan hanya menghukum yang paling bawah," pungkas Angga. (*)

Editor: Rizqi Ardian