Kuota Bedah Rumah Kota Blitar Bertambah, Total 744 Unit Dikerjakan pada 2026

KOTA BLITAR, SJP - Kota Blitar mendapat tambahan kuota program bedah rumah dari Pemerintah Pusat pada 2026. Tambahan sebanyak 444 unit rumah tidak layak huni (RTLH) itu membuat total bantuan bedah rumah dari Pemerintah Pusat di Kota Blitar tahun ini meningkat menjadi 744 unit.

Tambahan kuota tersebut disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, saat meninjau pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar.

Awalnya, Kota Blitar hanya mendapatkan alokasi 300 unit program bedah rumah dari Pemerintah Pusat pada tahun ini. Namun, setelah mengetahui masih banyak rumah tidak layak huni yang belum tertangani, Maruarar memutuskan untuk menambah kuota sebanyak 444 unit.

Keputusan itu diambil setelah Maruarar berdialog dengan Wakil Wali Kota Blitar, Elim Tyu Samba, mengenai jumlah RTLH yang ada di Kota Blitar.

Berdasarkan data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Blitar, terdapat 837 unit rumah tidak layak huni yang membutuhkan penanganan.

Dari jumlah tersebut, sebelumnya hanya 393 unit yang telah tercover program bantuan pada 2026, terdiri dari 300 unit bantuan pemerintah pusat, 86 unit dari APBD Kota Blitar, serta tujuh unit bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Artinya, masih ada 444 unit RTLH yang belum mendapatkan bantuan.

"Berarti sisa 444 unit rumah tidak layak huni di Kota Blitar harus dikerjakan tahun ini juga. Dengan begitu, permasalahan rumah tidak layak huni di Kota Blitar bisa tuntas tahun ini," kata Maruarar, Jumat (3/7/2026).

Dengan tambahan kuota tersebut, total rumah yang mendapat program bedah rumah dari Pemerintah Pusat di Kota Blitar pada 2026 mencapai 744 unit.

Pemerintah pusat mengalokasikan bantuan stimulan sebesar Rp20 juta untuk setiap rumah yang diperbaiki. Dana bantuan sebesar Rp20 juta itu dibagi menjadi Rp17,5 juta untuk pembelian material bangunan dan Rp2,5 juta untuk pembayaran upah tukang.

"Mulai berjalan pada 10 Juli dan wajib rampung secara keseluruhan pada 10 Oktober 2026 harus sudah rampung atau tuntas. Kami berharap masalah rumah tidak layak huni di Kota Blitar beres tahun ini," ujarnya.

Program bedah rumah di Kota Blitar juga menerapkan skema padat karya dengan melibatkan masyarakat setempat. Salah satu penerima manfaat, Broto, yang berprofesi sebagai tukang bangunan, bahkan ikut mengerjakan rumahnya sendiri.

"Kami masyarakat yang menerima bantuan ini menyampaikan terimakasih kepada Pemerintah. Selain mendapat bantuan, kami juga mendapat pekerjaan," ungkapnya.

Selain itu, Maruarar mengapresiasi kelompok masyarakat di Kota Blitar yang mampu melakukan efisiensi pengadaan material bangunan secara kolektif. Efisiensi tersebut menghasilkan penghematan anggaran yang kemudian dimanfaatkan kembali untuk menambah kebutuhan material, seperti semen dan cat, sehingga kualitas rumah yang dibangun menjadi lebih baik. (*) 

Editor: Syaiful Aries