Ratusan Siswa Keracunan MBG di Mojokerto, Menteri HAM Tegaskan Tidak Boleh Ditoleransi

MOJOKERTO, SJP– Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, bereaksi keras atas insiden keracunan massal yang menimpa ratusan siswa hingga balita di Kabupaten Mojokerto. 

Saat meninjau kondisi korban di RSUD Prof. dr. Soekandar, Mojosari, Rabu (14/1/2026), Natalius Pigai menegaskan perlunya tindakan tegas dan evaluasi total terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai lalai dalam prosedur higienitas.

Menteri Pigai menyoroti lemahnya profesionalisme pengelola SPPG pihak swasta yang disebutnya mengakibatkan 411 anak mengalami keracunan.

Menurutnya, insiden ini bukan sekadar masalah teknis, melainkan menyangkut hak dasar warga negara untuk mendapatkan asupan yang sehat dan aman.

"Sumber masalahnya jelas dari SPPG yang dikelola swasta. Mereka tidak mengikuti prosedur sehingga menyajikan makanan yang tidak higienis. Jatuhnya 411 korban itu too much, terlalu banyak. Satu orang pun tidak boleh menjadi korban, apalagi ratusan," tegas Menteri HAM.

Ia memastikan akan mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan evaluasi menyeluruh. 

Natalius Pigai bahkan secara spesifik meminta agar pihak pengelola yang sama tidak lagi diperbolehkan memproduksi atau menyajikan makanan bagi anak-anak di wilayah tersebut.

Meski anak-anak dan orang tua korban menyatakan tetap mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Pigai memandang perlunya langkah trauma healing yang terstruktur. 

Ia menilai kepercayaan (trust) anak-anak terhadap keamanan makanan pemerintah harus dipulihkan.

"Makan itu soal kepercayaan. Saya sudah sampaikan kepada anak-anak, pengelola masak dan penyajinya akan diganti. Penggantian personel ini adalah entry point dari trauma healing agar mereka kembali merasa aman mengonsumsi program ini," jelasnya.

Menteri HAM menekankan bahwa Program Makan Bergizi merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto demi menciptakan generasi yang sehat dan pintar. Oleh karena itu, kegagalan pada level operasional di daerah tidak boleh ditoleransi.

Dalam kunjungannya, Pigai meminta Bupati Mojokerto segera menggelar rapat koordinasi rutin setiap tiga bulan dengan menghadirkan seluruh unsur muspida, kepala dinas, camat, hingga tokoh masyarakat.

"Program ini harus dijalankan secara maksimal, profesional, dan prosedural. Penguatan sistem harus dilakukan secara terpadu. Dari sisi kebijakan, pengelola tersebut harus dievaluasi, sementara dari perspektif hukum, biarkan aparat kepolisian menjalankan tugasnya," tambahnya.

Pigai menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa meski tantangan distribusi saat ini mencakup 56 juta jiwa, kualitas dan keamanan prosedur tidak boleh dikorbankan demi mengejar kuantitas. (*) 

Editor: Syaiful Aries