Ratusan Dapur Makan Bergizi Gratis Mandek, KSP Ungkap Alasan Evaluasi BGN

JAKARTA, SJP - Ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau dapur program Makan Bergizi Gratis dilaporkan setop beroperasi untuk sementara waktu karena anggaran dari Badan Gizi Nasional belum juga cair.

Menanggapi mandeknya proyek pemenuhan gizi ini, Kepala Kantor Staf Presiden Dudung Abdurachman menyatakan bahwa Badan Gizi Nasional saat ini sedang melakukan penataan ulang, baik dari sisi anggaran maupun struktur organisasi untuk memastikan program tetap berjalan optimal.

"Tugas saya untuk memastikan program prioritas presiden ini harus berjalan. Kami ingin seluruh perencanaan didasarkan pada jumlah penerima manfaat yang sebenarnya sehingga program berjalan lebih efisien, akuntabel, dan tepat sasaran," kata Dudung Abdurachman di kompleks Istana Negara Jakarta pada Rabu (10/6/2026).

Menurut Dudung, Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Sudaryati Deyang sedang berkonsentrasi penuh pada penataan organisasi tersebut. Dudung membeberkan bahwa ada beberapa persoalan pelik yang membuat operasional dapur-dapur ini harus dievaluasi total, bukan sekadar masalah duit yang macet.

Masalah pertama adalah banyaknya dapur Makan Bergizi Gratis yang kedapatan belum memenuhi persyaratan dan perizinan resmi yang telah ditetapkan pemerintah. Masalah kedua yaitu ditemukannya indikasi praktik jual beli lokasi yang mengacaukan target sasaran di lapangan. Masalah ketiga yang tidak kalah serius adalah ketidakakuratan data, di mana ada dapur yang awalnya dirancang untuk melayani hingga 3000 penerima manfaat, namun realisasinya ternyata jauh di bawah target tersebut sehingga membuat alokasi insentif dan operasional menjadi tidak efisien.

"Nanti akan ditata ulang ya. Ini kan Bu Nanik lagi banyak konsentrasi bagaimana penataan organisasi juga dan sebagainya," ujar Dudung.

Meski diterpa masalah manajemen internal, pemerintah memastikan program prioritas Presiden ini tidak boleh karam dan Kantor Staf Presiden berjanji akan turun tangan membantu keterbatasan tenaga yang dialami Badan Gizi Nasional.

Salah satu terobosan yang sedang digodok adalah nasib program di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar atau 3T. Agar tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara secara berlebihan, pemerintah menyiapkan skema kerja sama dengan perusahaan swasta setempat. Rencananya, pembangunan dan pengelolaan dapur di wilayah 3T akan disokong penuh oleh dana Corporate Social Responsibility atau CSR dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sekitar lokasi tersebut.

27.877 Dapur MBG Beroperasi

Berdasarkan data terakhir yang dipaparkan dalam pertemuan antara Kantor Staf Presiden dan Kepala Badan Gizi Nasional, saat ini tercatat ada sekitar 27.877 dapur Makan Bergizi Gratis yang telah beroperasi maupun terdata secara nasional.

Adapun fokus evaluasi pemerintah saat ini akan tertuju pada penataan anggaran, penyelesaian perizinan, serta peningkatan akurasi data penerima manfaat. Langkah evaluasi dan penataan ini dilakukan demi memastikan program peningkatan gizi nasional bisa memberikan manfaat optimal bagi masyarakat secara berkelanjutan dan benar-benar tepat sasaran. (**)

Sumber: Beritasatu.com

Editor: Danu