Polemik Lahan KDMP di Desa Girirejo Nganjuk, Kades Sebut Sesuai Prosedur

NGANJUK, SJP — Kepala Desa (Kades) Girirejo, Eko Sumaryono, angkat bicara terkait tudingan adanya manuver birokrasi dalam alokasi lahan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). 

Pemanfaatan aset desa di kawasan Taman Kanak-Kanak (TK) Pertiwi yang sempat memicu polemik tersebut diklaim telah melalui koordinasi lintas sektoral dan sesuai dengan pedoman nasional.

Dalam klarifikasi resmi yang disampaikan pada Jumat (26/12/2025), Eko menjelaskan bahwa penentuan lokasi tersebut merupakan respon cepat atas instruksi percepatan pembangunan gerai KDMP yang mensyaratkan penyediaan lahan strategis seluas 1.000 meter persegi.

Ia mengungkapkan, pihaknya berada di bawah tekanan administratif untuk segera melaporkan titik koordinat lahan kepada kementerian terkait. 

Ia mengaku mendapatkan instruksi yang intens dari berbagai pihak, mulai dari tingkat Koramil hingga laporan yang harus diteruskan ke Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Koperasi.

"Saya diperintahkan menyiapkan lahan strategis yang sudah siap pakai. Babinsa bahkan kerap menanyakan kesiapan lahan tersebut. Karena ada perintah percepatan, saya instruksikan sekretaris desa untuk mengukur lahan kosong di area TK Pertiwi sebagai alternatif yang paling memungkinkan," ujar dia.

Terkait langkah pengukuran lahan yang dilakukan sebelum adanya sosialisasi kepada pengelola yayasan, Eko berdalih bahwa hal tersebut merupakan langkah teknis darurat. 

"Perkara penyampaian kepada guru dan pendiri TK Pertiwi itu direncanakan menyusul. Fokus kami adalah validasi teknis luas lahan 20 x 60 meter sesuai permintaan pimpinan," tambahnya.

Pemerintah Desa Girirejo menegaskan bahwa seluruh tahapan, termasuk Musyawarah Desa Khusus (Musdessus), telah melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Babinsa, Bhabinkamtibmas, hingga Camat Bagor. 

Eko menampik keras isu adanya konflik internal dengan pihak sekolah maupun pendiri yayasan.

"Tidak ada konflik internal. Penempatan di lokasi tersebut murni karena faktor kelayakan aset desa yang tersedia. Kami mendukung penuh program KDMP, namun tetap mengedepankan akuntabilitas administratif agar tidak muncul persoalan hukum di masa depan," tegasnya.

Di sisi lain, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk, Puguh Harnoto, memberikan tanggapan dingin terkait rencana pencaplokan area pendidikan untuk kepentingan koperasi. 

Saat dikonfirmasi, Puguh menyarankan agar Pemerintah Desa Girirejo mengevaluasi kembali pemanfaatan Tanah Kas Desa (TKD) lainnya.

"Harapannya, sama-sama berjalan, masih ada solusi lain terkait kas desa," ujar Puguh melalui pesan singkat.

Diberitakan sebelumnya, pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Desa Girirejo, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, menuai polemik. Pasalnya, pembangunan tersebut dilakukan di area TK Pertiwi Girirejo dan mendapat penolakan dari pihak guru.

Salah seorang guru berinisial IM menyatakan keberatannya atas pembangunan KDMP di lokasi sekolah. Ia mengaku mewakili aspirasi para guru TK yang ingin tetap menempati bangunan tersebut.

Menurut IM, pembangunan taman sekolah baru saja rampung, dan pihaknya juga telah mengajukan usulan revitalisasi bangunan yang telah mendapat persetujuan (ACC) dari Dinas Pendidikan (Disdik), dengan rencana pelaksanaan sekitar Agustus 2026.

"Pembangunan KDMP ini lebih dulu dilakukan dibanding usulan revitalisasi sekolah. Ini menjadi PR besar, karena program KDMP adalah program nasional. Tapi apakah tidak ada tempat lain? Padahal di dekat lokasi itu ada aset desa yang terbengkalai," ujar tenaga pendidik sekaligus warga setempat ini. 

Ia mengaku telah mengusulkan alternatif lokasi kepada pihak desa, namun tidak mendapat respons. Bahkan, menurutnya, pihak desa langsung melakukan pengukuran lahan tanpa ada komunikasi lebih lanjut.

Pernah saya usulkan, tapi tidak direspons. Saya mewakili guru-guru TK Pertiwi Girirejo menyatakan keberatan," tutur IM sambil meneteskan air mata saat ditemui di dekat rumahnya, Kamis (25/12/2025).

IM menegaskan akan tetap bertahan dan siap menempuh jalur gugatan apabila pembangunan KDMP di area TK Pertiwi tetap dilanjutkan. Ia juga menyebut bahwa meskipun sebelumnya petugas Polsus dan pamong desa telah melakukan pengecekan lokasi, para guru TK Pertiwi tetap solid mendukung sikapnya.

"Saya sudah berupaya berkomunikasi, namun tidak ada respons dari pihak desa. Saya akan tetap bertahan. Masih ada lahan alternatif. Pak Kades tidak pernah komunikasi, langsung memerintahkan Sekdes untuk mengukur lokasi," tegas IM. (*) 

Editor: Syaiful Aries