Polemik Batas Administrasi Sumber Air di Kota Batu Memasuki Tahap Formal
Desa Bulukerto menyurati DPRD Kota Batu untuk meminta kejelasan status Sumber Umbul Gemulo yang menjadi polemik batas administratif dengan Desa Punten.
KOTA BATU, SJP—Polemik batas administratif Sumber Umbul Gemulo antara Desa Bulukerto dan Desa Punten memasuki tahap formal. Desa Bulukerto telah mengirim surat resmi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batu.
Surat itu berisi permintaan kejelasan status wilayah sumber air strategis tersebut. Surat itu dikirimkan pada Kamis (14/8/2025) sebagai tindak lanjut saran anggota DPRD Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Dewi Kartika.
Sebelumnya, Dewi meminta pemerintah desa membuat permohonan resmi agar pembahasan bisa lebih fokus. Dengan adanya surat ini, DPRD Kota Batu berencana memanggil instansi terkait.
Instansi yang akan dipanggil antara lain Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pemanggilan itu untuk membedah persoalan dari berbagai aspek.
"Kami ingin status Umbul Gemulo ini benar-benar jelas. Bukan hanya untuk administrasi wilayah, tapi juga untuk melindungi sumber air yang vital bagi warga," ujar Suhermawan, Kepala Desa Bulukerto.
Sementara itu, Kepala Desa Punten, Hening Trisunu, hingga berita ini diturunkan belum memberikan respons. Upaya konfirmasi melalui pesan singkat maupun panggilan telepon belum membuahkan hasil.
Ketua Komisi B DPRD Kota Batu, Asmadi, menegaskan akan segera menjadwalkan pertemuan resmi. Pertemuan itu akan dilakukan setelah pihaknya menerima surat tersebut.
“Begitu surat masuk, kami akan koordinasikan agenda musyawarah yang melibatkan kedua desa dan dinas terkait. Harus ada titik temu yang jelas,” tandas Asmadi. (*)
Editor: Ali Wafa
What's Your Reaction?
