Perjuangkan Nasib Masyarakat Miskin, Warga Jember Demo Dinas Kesehatan

JEMBER , SJP - Perjuangkan nasib masyarakat miskin, warga Jember gelar aksi demo di kantor Dinas Kesehatan. Sebelumnya, aksi berlangsung di DPRD pada pukul 10:00 WIB, Kamis (9/1/2025).

Massa aksi membentangkan spanduk dan mereka juga berorasi menyampaikan tuntutannya, dengan penjagaan ketat dari kepolisian. Selain itu massa aksi juga melakukan teaterikal masyarakat miskin yang tidak mendapatkan layanan kesehatan sejak program Jember Pasti Keren (JPK) dihentikan.

Kordinator Lapangan, Kustiono Musri mengatakan, tuntutannya itu dikarenakan pelayanan JPK dihentikan. 

“Diawali dari penghentian pelayanan kesehatan yang bernama JPK, padahal setelah kita telisik, bahwa program J Keren itu kan peraturan Bupati,” katanya.

Lebih lanjut kata Kustiono, berdasarkan peraturan bupati itu kemudian Dinas Kesehatan (Dinkes) mengeluarkan surat penghentian layanan kesehatan. 

“Setelah peraturan bupati, kemudian tiba-tiba kepala Dinas Kesehatan mengeluarkan surat penghentian pelayanan itu. Pada prakteknya semua 50 Puskesmas dan 3 Rumah Sakit Daerah di Jember sudah menghentikan program itu,” ujarnya.

Sementara itu, kepala Dinas Kesehatan, Hendro Soelistyo menyampaikan, pihaknya menghentikan layanan JPK dikarenakan tidak tersedianya anggaran program JPK. Kemudian pihaknya memohon izin kepada Bupati Jember, bahwa Dinkes akan menghentikan layanan JPK.

“Ini bermula dari tidak tersedianya anggaran untuk program JPK, oleh sebab itu kami memohon izin kepada bupati, bahwa kami akan menghentikan layanan JPK. Bukan menutup Perbup, tapi mengusulkan programnya dihentikan,” ucapnya.

Kendati demikian, Hendro sudah menyiapkan solusi agar yang mendapatkan layanan merupakan masyarakat yang benar-benar miskin. Hal itu dibuktikan dengan Surat Keterangan Miskin (SKM) Dinas Sosial dan terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Ada beberapa solusi yang sudah kami siapkan, bahwa nanti yang berobat adalah benar-benar masyarakat miskin. Dibuktikan dengan SKM Dinas Sosial dan terdata dalam DTKS,” terangnya 

Menurutnya, selama ini semua masyarakat bisa mendapatkan layanan JPK hanya dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Maka nantinya, layanan kesehatan gratis akan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar miskin.

“Selama ini kita tahu kan, JPK itu tidak memilah, semua pakai KTP bisa mendapatkan layanan. Nah untuk selanjutnya, layanan akan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar miskin,” Jelasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian