Perbup Percepatan Penurunan AKI dan AKB di Bondowoso Mulai Dibahas

Sekda Bondowoso Fathur Rozi menyebut angka kematian ibu dan bayi menurun namun masih tinggi. Pemkab menyiapkan Perbup percepatan AKI-AKB dengan melibatkan lintas OPD, desa, dan masyarakat.

19 Dec 2025 - 22:28
Perbup Percepatan Penurunan AKI dan AKB di Bondowoso Mulai Dibahas
Pembahasan draft rancangan Perbup tentang percepatan penurunan AKI dan AKB di Aula Sabha Bina Praja (foto : Rizqi/SJP)

BONDOWOSO, SJP – Sekretaris Daerah (Sekda) Bondowoso, Fathur Rozi, menyatakan bahwa angka kematian ibu dan anak (AKI-AKB) di Bondowoso menunjukkan tren penurunan. Meski demikian, angkanya masih tergolong tinggi sehingga diperlukan langkah percepatan secara menyeluruh.

Untuk itu, Pemkab Bondowoso tengah menyiapkan rancangan Peraturan Bupati (Perbup) tentang percepatan penurunan AKI dan AKB. Saat ini, draf regulasi tersebut masih dalam tahap pembahasan dan penyempurnaan.

“AKI dan AKB memang menurun, tapi masih cukup tinggi. Karena itu kami dorong penyusunan Perbup percepatan penurunan AKI-AKB. Drafnya sedang dibahas dan diteliti satu per satu, kalimat demi kalimat, agar semua elemen masyarakat bisa terlibat,” ujar Fathur Rozi, Jumat (19/2/2025).

Ia menegaskan, upaya menekan angka kematian ibu dan bayi bukan semata tanggung jawab Dinas Kesehatan, melainkan menjadi urusan bersama seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat.

“Ini bukan hanya urusan Dinas Kesehatan. Ini urusan bersama, bukan hanya pemerintah, tapi juga masyarakat,” tegasnya.

Fathur Rozi mengungkapkan, salah satu faktor yang masih menjadi kendala adalah adanya kehamilan yang disembunyikan oleh sebagian masyarakat. Kondisi tersebut, menurutnya, kerap berkaitan dengan pernikahan dini maupun pernikahan siri.

“Masih ada masyarakat yang menyembunyikan kehamilan. Bisa jadi karena pernikahan dini atau pernikahan siri. Hal-hal seperti inilah yang perlu kita dorong penanganannya secara lintas sektor,” jelasnya.

Oleh karena itu, Pemkab Bondowoso mendorong keterlibatan berbagai perangkat daerah, seperti Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, hingga organisasi keagamaan, dalam memberikan edukasi kepada masyarakat.

“Edukasi harus dilakukan sejak sebelum hamil. Bahkan calon pengantin perlu mendapatkan pembekalan agar risiko kematian ibu dan bayi bisa dicegah,” tambahnya.

Selain itu, pemerintah daerah juga berencana melibatkan pemerintah desa secara aktif dalam upaya percepatan penurunan AKI dan AKB, termasuk dengan menggerakkan partisipasi masyarakat di tingkat bawah.

“Kita harus optimistis. Insyaallah dengan keterlibatan semua pihak, desa-desa, dan masyarakat, upaya ini bisa berjalan. Tidak ada yang tidak terlibat, mari bersama-sama kita bangun,” pungkas Fathur Rozi. (*)

Editor : Rizqi Ardian

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow