Pengelolaan Sampah Partisipatif Masyarakat Jadi Andalan Desa di Jombang, Sungai Mrican Kembali Bersih

JOMBANG, SJP - Sampah menjadi problem masyarakat selama ini di wilayah sepanjang bantaran sungai Induk Mrican, Desa Kedungrejo, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang. Tradisi yang sudah turun temurun warga setempat lambat maupun pasti dirubah dengan partisipasi. 

Tidak mudah merubah tradisi, namun tidak dengan langkah ulet Basuki Purna Sungkawa (40) tokoh pemuda Desa Kedungrejo. Kegundahan dan keluh kesah problem sampah sudah bertahun-tahun menjadi bahasan di tingkat Pemerintah Desa (Pemdes) dan selalu tidak ada solusi. 

Basuki selaku kepala dusun memberanikan diri mengajak beberapa warga untuk mengelola sampah agar tidak ada yang membuang ke sungai. 

"Kami ajak rapat RT, RW dan tokoh masyarakat, sepakat pengadaan tong sampah," ucap Basuki kepada wartawan, Ahad (11/5/2025). 

Dari kesepakatan itu, diadakan 60 tong sampah untuk menjadi tempat penampungan sampah partisipatif. Setiap tong sampah digunakan oleh setidaknya 2 sampai 4 rumah. 

"Alhamdulillah kini sudah 110 tong sampah," ujar Basuki. 

Mencoba mengulas, Basuki menerangkan, sebelum ada kegiatan pengelolaan sampah partisipatif, kondisi sungai Mrican yang berbatasan langsung dengan sungai Brantas, kondisinya cukup memprihatinkan. 

Aneka sampah mulai dari popok bayi, kantong plastik, limbah rumah tangga dan berbagai jenis sampah memenuhi aliran sungai. Begitu kotornya karena tumpukan genangan sampah, membuat habitat ikan berkurang. 

Desakan warga menjadi titik balik. Awalnya, permintaan sederhana berupa penyediaan tempat sampah dan petugas pengangkut berbayar menjadi cikal bakal ide yang lebih besar.

Setelah melalui serangkaian rapat pada akhir tahun 2024, program pengelolaan sampah berbasis partisipasi warga ini akhirnya disepakati. 

Programnya bersifat sukarela, untuk warga tak memiliki lahan untuk pembuangan sampah sendiri, dengan catatan tegas, dilarang membuang sampah ke sungai. 

Iuran sampah ditetapkan sebesar Rp 20.000 per bulan bukan per rumah, melainkan per tong sampah. Dana iuran tersebut sepenuhnya digunakan untuk operasional program, meliputi retribusi, biaya pengangkutan sampah ke truk, upah tiga petugas pengambil sampah dari setiap rumah, hingga pembelian bahan bakar minyak (BBM). 

Bahkan, tak jarang petugas sampah menerima tips tambahan dari warga sebagai bentuk apresiasi.

"Kalau ada yang bilang keberatan dengan retribusi, saya pastikan itu yang tidak ikut program. Buktinya, pembayaran dari peserta lancar semua, bahkan banyak yang membayar sebelum jatuh tempo," tegasnya. 

Antusiasme warga yang ikut program ini menjadi bukti keberhasilan inisiatif tersebut. Program ini bahkan mendapat apresiasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang.

Basuki membantah anggapan adanya pungutan liar (pungli), mengingat program ini lahir dari musyawarah dan keinginan warga sendiri.

Awalnya, program ini hanya menyediakan 60 tong sampah. Kini setiap bulan, selalu ada penambahan peserta, bahkan warga dari dusun tetangga, Bungkil, ikut bergabung karena ingin merasakan manfaatnya. Sekarang sudah ada 110 tong sampah yang terdaftar dalam program ini. 

Rarusan warga terdampak positif, Sungai Kedungrejo pu bersih dari sampah. Habitat sungai kembali normal, ditandai dengan banyaknya warga memancing di lokasi sungai. 

"Dulu mancing dapatnya pampers, plastik, dan sampah. Sekarang sudah tidak lagi," ungkapnya. 

Selanjutnya, sampah warga yang terkumpul diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Ploso, mengingat lokasinya lebih dekat. Termasuk ada pengolahan dan pemilahan sampah terpadu. 

"Kami tidak akan terus menerus mengandalkan swadaya masyarakat, karena pengelolaan sampah ini adalah kebutuhan pokok," pungkasnya.

Ia berharap inovasi ini dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain dalam mengatasi permasalahan sampah secara mandiri. (*)

Editor : Rizqi Ardian