Pendamping Desa di Jombang Jadi Korban Pemecatan Sepihak

JOMBANG, SJP - Pengabdian bekerja untuk mendampingi desa membangun ekonomi, sosial dan budaya ternyata tak sejalan dengan perlakuan pimpinan. Bukannya penghargaan malah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak yang diperoleh. 

Hal tersebut menggambarkan apa yang terjadi dengan Anas Fakhrudin Zuhri tenaga pendamping desa teknis Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. Memulai pengabdian sebagai pendamping dari Tahun 2017 di PHK sepihak Tahun 2025.

Surat menyatakan PHK berkop surat Kementrian Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal (PMDDT) beralamat di jalan TMP Kalibata No 17 Jakarta Selatan dengan nomor telepon dan alamat email. 

Memiliki nomor surat : 114/SPHK/PPK-II/P3MD/V/2025, sifat segera dengan perihal Pemutusan Hubungan Kerja tenaga pendamping profesional. Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 26 Mei 2025. Ditujukan kepada Anas Fakhrudin Zuhri. 

Warga Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang itu mengetahui dirinya di PHK Selasa (10/6/2025) kemarin. Kabar tak sedap itu diterima saat dia masih menjalankan tugas mendampingi Tenaga Pelaksana Kegiatan (TPK) Kecamatan Perak meninjau pengerjaan proyek. 

"Saat masih menjalankan tugas pendampingan, ada surat yang mengejutkan saya yang isinya PHK dari BPSDM," ucap Anas kepada wartawan, Jumat (13/6/2025). 

Berdasar informasi yang ia terima, munculnya surat PHK sepihak itu berawal dari surat dari koordinator kabupaten kepada koordinator provinsi dan dilanjutkan ke BPSDM. Hingga terbit surat PHK tersebut. 

"Koordinator provinsi ketika saya konfirmasi bilangnya ya hanya menerima info dari koordinator kabupaten (korkab)," beber Anas yang merupakan lulusan teknik sipil itu. 

"Menurut surat BPSDM saya itu lemah dalam bekerja, kemudian ada dikatakan saya melanggar etik itu bahasanya," imbuhnya. 

Sebelumnya, sekitar bulan Maret, Ia dipanggil oleh Korkab Pendamping Jombang yakni Pak Pri untuk dimintai konfirmasi atas laporan dari Kecamatan Perak. Ia dimintai konfirmasi soal langkahnya membuatkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) desa. 

Anas menduga laporan ke Korkab Pendamping berasal dari teman pendamping sendiri berinisial AM. Pasalnya saat beberapa Desa di Kecamatan Perak minta bantuan untuk pembuatan RAB kepadanya, hanya oknum AM yang keberatan. 

"Karena Alhamdulillah saya di Perak itu hubungan dengan kecamatan, dengan Desa cukup baik dan kita profesional," bebernya. 

Klarifikasinya kenapa membantu pembuatan RAB karena permintaan dari desa sendiri minta tolong. Ia selaku pendamping tergerak untuk membantu supaya administrasi desa itu jadi dengan segera untuk memenuhi persyaratan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ). 

"Dari pusat semua desa itu tidak hanya asal mencairkan tapi harus menyerapnya dengan berdasarkan RAB kalau tidak ada RAB nya tidak boleh, itu wajib ada di sisi lain desa," ungkapnya. 

Kebanyakan bagian perencanaan desa bukan orang teknik sipil, belum bisa membuat RAB sendiri. Maka di situ peran pendamping sangat dibutuhkan untuk membantu desa. 

"Karena butuh supaya anggaran bisa terserap maka butuh membuatkan RAB untuk desa. Saya semata-mata ya membantu, akan tetapi ada yang merasa keberatan ya tadi teman sendiri," urainya. 

Anas berharap ada penjelasan yang terang atas pelanggaran yang dituduhkan kepada dirinya hingga kemudian dikirim oleh Korkab Pendamping lembar pemecatan dalam bentuk file. Ia merasa sudah menjalankan pekerjaan pendampingan sesuai tugas yang diberikan. 

Sementara itu, Korkab Pendamping Kabupaten Jombang yang biasa disapa Pak Pri tidak memberikan respon apapun saat wartawan melakukan konfirmasi. Dihubungi di nomor +62 812-1747-xxx tidak memberikan respon apapun. (*)

Editor: Rizqi Ardian