Pemkot Probolinggo Rencanakan Ganti Nama BUMD, Tanggapan Fraksi di DPRD Beragam
Rencana perubahan nama BUMD ini mendapatkan beragam tanggapan dari DPRD Probolinggo. Sebagian fraksi mendukung dengan alasan identitas geografis, sementara yang lain mempertanyakan urgensi dan kesiapan Pemkot dalam mengelola perusahaan daerah ini ke depan.
KOTA PROBOLINGGO, SJP — Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo berencana mengubah nama PT Handal Berlian Bayuangga (Perseroda) menjadi PT Bahari Tanjung Tembaga.
Rencana ini sedang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Probolinggo.
Berikut pandangan dari masing-masing fraksi:
Santi Wilujeng dari Fraksi PDI Perjuangan menyatakan kesepakatan atas perubahan nama tersebut. Menurutnya, nama Bahari Tanjung Tembaga lebih sesuai dengan identitas geografis Probolinggo yang dekat dengan laut.
"Nama baru ini sangat cocok karena mencerminkan ikon Kota Probolinggo, selain mangga dan anggur. Selain itu, nama Perseroda sebaiknya tidak mengandung unsur politik atau kepemilikan perorangan," ujar Santi pada Rabu (13/8/2025).
Ia juga berharap BUMD ini dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Riyadlus Sholihin dari Fraksi Gerindra menyetujui perubahan nama, mengingat perusahaan ini akan beroperasi di Pelabuhan Tanjung Tembaga.
"Nama baru ini akan memperkuat identitas dan daya saing perusahaan. Kami sepakat mengganti nama PT Handal Berlian Bayuangga menjadi PT Bahari Tanjung Tembaga," tegas Riyadlus.
Abdul Mujib dari Fraksi PKB menolak rencana ini, menurutnya, pendirian PT Handal Berlian Bayuangga merupakan hasil perjuangan periode sebelumnya dan perlu dihargai.
"Kami berharap BUMD ini bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), membuka lapangan kerja, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat," jelas Mujib.
Ia juga menekankan pentingnya Good Corporate Governance dalam pengelolaan BUMD.
Adip dari Fraksi PKS tidak mempermasalahkan perubahan nama, asalkan tidak melanggar peraturan dan tetap mencerminkan identitas daerah.
"Yang penting, perubahan ini punya dasar hukum kuat dan tidak bermuatan politis. Bagaimana nama baru ini bisa merepresentasikan potensi daerah?" tanya Adip.
Masda, dari Fraksi Golkar mengingatkan bahwa beberapa BUMD sebelumnya gagal beroperasi meski sudah didukung penuh oleh Pemkot.
"Kami meminta penjelasan lebih detail: Apa bidang usahanya? Bagaimana koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat? Apakah SDM Pemkot sudah siap?" ungkap Masda.
Rencana perubahan nama BUMD ini mendapatkan beragam tanggapan dari DPRD Probolinggo.
Sebagian fraksi mendukung dengan alasan identitas geografis, sementara yang lain mempertanyakan urgensi dan kesiapan Pemkot dalam mengelola perusahaan daerah ini di waktu yang akan datang. (*)
Editor : Rizqi Ardian
What's Your Reaction?
