Pemkab Jombang Tunggu Rekomendasi BKN untuk Rencana Gelombang Mutasi Besar-besaran
Meski Bupati dan Wakil Bupati Jombang telah menjabat selama enam bulan, proses mutasi jabatan belum dapat dieksekusi dalam waktu dekat.
JOMBANG, SJP – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang masih menunggu rekomendasi resmi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebelum dapat melaksanakan rencana mutasi dan promosi jabatan secara besar-besaran di lingkungan pemerintah daerah.
Meski Bupati dan Wakil Bupati Jombang telah menjabat selama enam bulan, proses mutasi jabatan belum dapat dieksekusi dalam waktu dekat.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Jombang, Bambang Suntowo, menegaskan bahwa seluruh tahapan perencanaan mutasi telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan peraturan kepegawaian yang berlaku.
“Saat ini kita masih menunggu rekomendasi dari BKN. Prosesnya sudah kita jalankan sesuai dengan prosedur mutasi yang berlaku,” ujar Bambang dalam pesan diterima wartawan, pada Ahad (24/8/2025).
Rotasi jabatan yang dipersiapkan mencakup posisi eselon II, III, hingga IV. Langkah ini dinilai penting untuk mengisi kekosongan jabatan yang cukup signifikan.
Data per 1 Mei 2025 mencatat setidaknya ada 79 jabatan struktural yang lowong di Pemkab Jombang, dan jumlah tersebut diprediksi masih mungkin bertambah.
Sebelumnya, Bupati Jombang Warsubi menegaskan, proses mutasi berjalan bersih tanpa praktik kotor jual beli jabatan. Ia meminta masyarakat ikut mengawasi agar tidak ada celah penyimpangan.
“Saya pastikan tidak ada jual beli jabatan, baik eselon II, III, maupun IV. Saya dan Gus Wakil Bupati sudah berkomitmen, kalau ada yang coba-coba jual beli jabatan, tangkap dan laporkan ke kami. Pasti kami tindak tegas,” tegas Warsubi. (*)
Editor: Rizqi Ardian
What's Your Reaction?
