Pemkab Bondowoso Optimalkan Dana BTT untuk Tangani Dampak Banjir di Sejumlah Wilayah

BONDOWOSO, SJP – Pemerintah Kabupaten Bondowoso mengoptimalkan penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebagai langkah cepat dalam menangani dampak bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah. Skema anggaran darurat ini menjadi andalan di tengah keterbatasan fiskal daerah, terutama untuk merespons kerusakan infrastruktur secara mendesak.

Pemanfaatan dana BTT difokuskan pada penanganan awal di titik-titik terdampak, seperti penguatan tebing sungai dengan bronjong serta perbaikan akses jalan dan jembatan sementara. Langkah ini dinilai krusial guna memastikan aktivitas masyarakat tetap berjalan dan dampak bencana tidak semakin meluas.

Kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), khususnya antara Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, dan Bina Konstruksi (BSBK) serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), menjadi kunci dalam percepatan penanganan di lapangan.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bondowoso, Kristianto Putro Prasojo, menjelaskan, penggunaan dana BTT dilakukan untuk penanganan darurat di sejumlah titik yang terdampak banjir.

“Penanganan ini kita lakukan secara kolaboratif dengan Dinas BSBK dan dinas terkait. Dana BTT digunakan untuk langkah cepat, terutama pembangunan bronjong di titik-titik rawan,” ujarnya, Senin saat menemani Bupati Abdul Hamid Wahid meninjau pembangunan bronjong di Desa Wonoboyo Kecamatan Klabang, Senin (13/4/2026).

Ia menyebutkan, terdapat tujuh titik penanganan yang tersebar di beberapa kecamatan, tidak hanya di Desa Wonoboyo, tetapi juga di wilayah lain seperti Tlogosari, Ampelan, hingga Botolinggo.

“Total ada tujuh titik yang ditangani, dan semuanya menggunakan bronjong sebagai solusi awal untuk menahan luapan air,” jelasnya.

Selain itu, total anggaran yang digunakan melalui skema BTT untuk penanganan awal tersebut mencapai sekitar Rp500 juta. Anggaran ini dialokasikan untuk memastikan dampak banjir dapat segera dikendalikan.

“Kurang lebih sekitar Rp500 juta untuk penanganan awal di beberapa titik. Ini sifatnya darurat, yang penting air tidak langsung masuk ke permukiman warga,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas BSBK, Ansori, menambahkan, penanganan terhadap infrastruktur seperti jembatan juga dilakukan secara sementara agar tetap dapat dilalui masyarakat.

“Untuk jembatan yang rusak, sementara kita tangani dulu agar bisa dilewati. Nantinya perbaikan permanen akan diusulkan melalui perubahan APBD,” imbuhnya.

Ansori menegaskan bahwa penggunaan dana BTT merupakan langkah strategis dalam kondisi darurat, sembari menunggu proses penganggaran lanjutan untuk penanganan jangka panjang.

“Yang utama saat ini adalah penanganan cepat. Untuk permanennya, kita sesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah ke depan,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian