DPMD Bondowoso Mulai Fasilitasi Desa untuk Kelola Sampah Organik
Pengelolaan sampah ini bisa dianggarkan dari Dana desa, karena termasuk dalam fokus penggunaan dana desa tahun 2025.
BONDOWOSO, SJP – Dalam instrumen dana desa tahun 2025, ada beberapa fokus yang bisa direalisasikan oleh Pemerintah Desa (Pemdes). Salah satunya,
fokus pemeliharaan lingkungan dan mitigasi bencana.
Untuk itu, dana desa bisa dialokasikan untuk kegiatan yang berkontribusi pada pelestarian lingkungan, seperti penanaman pohon, pengelolaan sampah berbasis masyarakat, dan pembangunan fasilitas tanggap bencana.
Menanggapi fokus tersebut, saat ini Penjabat (Pj) Bupati Bondowoso Muhammad Hadi Wawan Guntoro menginginkan Pemdes mengalokasikan anggaran dari dana desa untuk pengelolaan sampah berbasis masyarakat.
Pj Bupati Bondowoso juga menegaskan, jika permasalahan sampah di desa menjadi atensi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso. Karena, sampah merupakah salah satu masalah lingkungan yang cukup serius dan perlu penanganan bersama.
Saat ini mayoritas dari 209 desa di Bumi Ki Ronggo masih belum memiliki pengelolaan sampah. Hal itu diungkap oleh Pj Bupati Bondowoso Muhammad Hadi Wawan Guntoro, saat monitoring Musrenbangdes di beberapa desa.
Oleh sebab itu, Pemkab Bondowoso melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) berupaya dan mendorong agar pemerintah desa memiliki pengelolaan sampah.
Menanggapi hal itu, Aries Agung Sungkowo, Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bondowoso, melalui Kepala Bidang (Kabid) Penataan dan Kerja Sama Desa, Lukman Ari Zafata mengatakan, saat ini ada Pemdes yang berinisiatif untuk mengelola sampah di desa.
Saat ini, sesuai dengan arahan Pj Bupati Bondowoso, DPMD sudah mulai menginventarisasi mulai tingkat desa. Namun, dalam Musrenbangdes kemarin, ada desa yang mempunyai inisiatif mengelola sampah di desa.
“Ada usulan dari masyarakat untuk pengelolaan sampah di desa. Maka dari itu, kami membuat konsepnya, dengan berkoordinasi dengan kecamatan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Pemdes Klabang,” ucapnya, Senin (3/2/2025) di ruang kerjanya.
Konsep awal yang dilakukan DPMD, kata Lukman, membuat mekanisme sederhana yang didanai dari dana desa, dalam mengelola sampah organik dengan melibatkan seluruh masyarakat.
“Diawali dengan mekanisme pengelolaan sampah organiknya terlebih dahulu. Sedangkan, untuk sampah non organiknya, nanti akan diatasi oleh DLH. Ini konsep sederhana yang kita ujicoba dan kita replikasikan kepada semua desa,” jelasnya.
Pengelolaan sampah ini, lanjutnya, masuk dalam prioritas penggunaan dana desa tahun 2025. Bahkan, katanya, hal itu masuk dalam fokus penggunaan dana desa. Sehingga, hal ini perlu diterapkan untuk menangangi masalah lingkungan yang diakibatkan oleh sampah.
“Itu sesuai dengan prioritas, bahkan masuk fokus penggunaan dana desa. Kalau prioritas, semuanya bisa. Tapi yang lebih utama adalah fokus. Karena, pengelolaan sampah dalam upaya mencegah dampak negatif dari perubahan iklim,” urainya.
Hal paling sederhana yang bisa dilakukan oleh Pemdes dalam mengelola sampah organik adalah ternak maggot. Ini menjadi hal penting yang nantinya akan memberikan dampak positif bagi masyarakat, bahkan bisa menjadi pendapatan asli desa.
“Paling tidak teman-teman di desa akan membuat semacam pengolahan sampah melalui maggot BSF dan menggunakan biopori jumbo,” ungkap Lukman yang pernah menjadi Plt DPMD ini.
Permasalahan sampah sendiri, katanya, tidak bisa dikelola oleh DLH sendirian. Butuh peran serta dari OPD terkait dan kesadaran masyarakat mulai dari tingkat rumah tangga hingga di desa.
“Nanti DPMD melalui Pemdes, akan memfasilitasi agar pengelolaan sampah di desa bisa maksimal,” tandasnya.
Sementara itu, DLH sendiri siap memberikan pendampingan kepada semua desa yang ingin mengelola sampah. Bahkan, bersama DLH, DPMD sudah mulai mencanangkan pengelolaan sampah di desa yang ada di Desa Klabang.
“Kita siap berkolaborasi dengan desa. Jadi mau dikembangkan seperti apa, tetap inovasi dan kreasinya itu tergantung dari masing-masing desa, sesuai dengan kultur dan kondisi desa,” pungkasnya.
Seperti diketahui, pada tahun 2025, kebijakan penggunaan dana desa ini semakin diarahkan untuk mendukung desa dalam memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat sekaligus mendorong transformasi ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.
Fokus utama penggunaan dana desa tahun 2025 meliputi:
- Pengentasan kemiskinan ekstrem
Dana desa digunakan untuk mengidentifikasi dan membantu kelompok masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Program seperti Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-DD), pelatihan kerja, dan pengembangan usaha mikro menjadi prioritas utama.
- Pencegahan dan penanggulangan stunting
Masalah stunting menjadi perhatian besar karena berdampak langsung pada kualitas sumber daya manusia. dana desa digunakan untuk menyediakan akses terhadap makanan bergizi, layanan kesehatan ibu dan anak, serta edukasi tentang pentingnya pola hidup sehat.
- Pembangunan infrastruktur desa yang berkelanjutan
Infrastruktur desa, seperti jalan, jembatan, irigasi, dan akses air bersih, menjadi fokus utama. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga diarahkan untuk mendukung mitigasi bencana dan adaptasi terhadap perubahan iklim. - Digitalisasi desa dan transformasi ekonomi digital
Dalam era digital, desa dituntut untuk mengikuti perkembangan teknologi. Dana desa digunakan untuk membangun infrastruktur internet, pelatihan literasi digital, dan penerapan teknologi dalam administrasi desa serta kegiatan ekonomi.
- Pemeliharaan lingkungan dan mitigasi bencana
Dana desa dialokasikan untuk kegiatan yang berkontribusi pada pelestarian lingkungan, seperti penanaman pohon, pengelolaan sampah berbasis masyarakat, dan pembangunan fasilitas tanggap bencana. (*)
Editor : Rizqi Ardian
What's Your Reaction?
