Pemerintah Dinilai tak Becus Urus Banjir, Warga Jombang Luapkan Emosi di Pintu Air Mojokerto

MOJOKERTO, SJP - Warga Dusun Beluk, Desa Jombok, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang kesal lantaran pemerintah dinilai tidak serius mengatasi banjir yang merendam rumah warga selama sepekan. 

Kekesalan itu berujung pada melayangnya protes warga yang diluapkan di pintu air atau dam sipon yang berlokasi di Desa Ngingasrembyong, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto pada Jumat (13/12/2024) kemarin. 

Aksi protes dengan cara memasang spanduk itu dimulai dengan kerja bakti bersama yang diikuti sekitar 34 warga. 

Sebanyak 6 spanduk berukuran besar bertuliskan ungkapan kritik terhadap pemerintah dipasang di pintu air. Pemerintah dituntut segera dan serius dalam mencari solusi banjir langganan yang terus menghantui mereka. 

Purwo (54), salah satu warga Jombok mengatakan, dia bersama warga lainnya memang sengaja meluapkan aspirasi itu agar benar-benar sampai ke telinga pemangku kebijakan. Tujuannya tak lain hanya untuk mencari solusi dalam keadilan. 

"Untuk keadilan ya kita viralkan," kata Purwo saat diwawancarai, Sabtu (14/12/2024). 

Purwo menegaskan, pemasangan banner bertuliskan aspirasi kepada pemerintah itu memang sengaja dilakukan oleh warga Dusun Beluk, Desa Jombok yang setiap tahun selalu menjadi korban banjir. 

Warga menilai, upaya yang dilakukan pemerintah terkesan kurang serius. Warga Jombok menyebutnya dengan istilah kurang greget. 

Kendati begitu, Purwo mengakui bahwa pemerintah telah melakukan beberapa upaya penanggulangan banjir. Namun, upaya itu dinilai tidak efektif dan pemerintah dianggap tidak melakukan evaluasi.

"Yang jelas banjir semakin parah. Terus action-nya kok kurang greget, gitu. Memang ada solusi dari pemerintah tapi kurang greget," ujarnya. 

Menurut Purwo, masyarakat dengan keterbatasannya masih memercayakan penanganan banjir kepada pemerintah, walau genangan air sudah sepekan merendam rumah mereka.
 
Purwo mengatakan, ada dua model yang harus benar-benar dipahami oleh pemerintah. Yakni solusi jangka panjang dan solusi jangka pendek. 

Dia berpandangan, model yang dilakukan pemerintah hanya berkutat di solusi jangka pendek. Ketika ada musibah, barulah pemerintah bergerak. Seharusnya, pemerintah bertindak agar banjir tahunan ini tidak terulang.

"Tadi saya ngomong, ada perbaikan yang seharusnya dilakukan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Selama ini pemkab kalau ada musibah saja action," lontarnya.

Meski demikian, warga masih berpandangan bahwa pemerintah adalah pihak yang paling berkompeten untuk mengatasi persoalan bencana. Karena itu, seharusnya pemerintah bisa mencari terobosan solusi dalam jangka panjang. 

"Mereka kan orang pinter-pinter toh pak. Seharusnya sudah bisa ngitung, berapa sih," tandasnya. 

Protes senada juga diungkapkan oleh Jarodi (51), warga terdampak lainnya. Dia menginginkan pemerintah lebih siaga dalam menyikapi masa pergantian musim, antara kemarau ke musim hujan. 

Sehingga banjir yang setiap tahun menimpa warga Jombok seharusnya bisa diakhiri. Dia menilai, salah satu penyebab banjir adalah dangkalnya Sungai Sipon. 

"Tiap tahun kita itu selalu dihantui dengan banjir. Harapan masyarakat kalau bisa, itu yang di Sipon itu dikeruk. Sehingga alirannya bisa lebih cepat," pungkasnya. (*)

Editor: Ali Wafa