Pasar Murah Pemprov di Bojonegoro Diprotes Pedagang Kecil, DPRD Jatim Desak Evaluasi
Meski mendukung semangat pengendalian inflasi, ia menekankan bahwa pasar murah seharusnya hadir sebagai solusi, bukan kompetitor bagi pedagang pasar tradisional.
BOJONEGORO, SJP — Penyelenggaraan pasar murah oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) di Desa Kapas, Kabupaten Bojonegoro, pada Sabtu (20/12/2025), memicu protes dari pedagang pasar tradisional.
Jarak lokasi pasar murah yang hanya terpaut sekitar 100 meter dari pasar rakyat setempat dinilai kontraproduktif dan mengancam stabilitas omzet pedagang kecil.
Merespons polemik tersebut, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur, Sri Wahyuni, memberikan peringatan keras kepada instansi terkait.
Meski mendukung semangat pengendalian inflasi, ia menekankan bahwa pasar murah seharusnya hadir sebagai solusi, bukan kompetitor bagi pedagang pasar tradisional.
Sri Wahyuni menyatakan kesepakatannya dengan prinsip Gubernur Jawa Timur bahwa pasar murah merupakan instrumen intervensi pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama menjelang momentum Natal dan Tahun Baru (Nataru). Namun, ia menggarisbawahi bahwa teknis pelaksanaan di lapangan harus dilakukan secara presisi.
"Pasar murah ini bukan kompetitor pasar tradisional, melainkan bentuk intervensi pemerintah untuk menjaga stabilitas harga. Namun, kami mewanti-wanti agar ke depan pemilihan lokasi harus lebih selektif dan mempertimbangkan keberadaan pasar tradisional di sekitarnya," tegas politikus Partai Demokrat yang karib disapa Mbak Yun tersebut.
Meski meyakini pihak penyelenggara telah melakukan survei kebutuhan daerah, Sri Wahyuni mendesak adanya evaluasi menyeluruh agar kebijakan pengendalian inflasi tidak justru mematikan ekosistem ekonomi kerakyatan yang sudah ada.
Para pedagang pasar tradisional Desa Kapas merasa kebijakan lokasi tersebut tidak berpihak pada mereka. Kasipah (52), salah seorang pedagang, mengungkapkan bahwa kehadiran pasar murah dengan harga subsidi di lokasi yang sangat berdekatan membuat pelanggan beralih seketika.
"Harga di pasar murah sudah disubsidi dan lokasinya sangat dekat. Otomatis masyarakat beralih ke sana, dan ini berdampak langsung pada penghasilan kami," keluh Kasipah.
Hingga saat ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Timur selaku pelaksana teknis program belum memberikan keterangan resmi terkait kritik pedagang atas pemilihan lokasi di Bojonegoro tersebut. (*)
Editor: Syaiful Aries
What's Your Reaction?
