Ombudsman Jatim Awasi Pemulihan Sarpras Pascakerusuhan Agustus, Grahadi Ditargetkan Rampung Desember 2025

SURABAYA, SJP - Gedung Negara Grahadi, ikon bersejarah Jawa Timur yang menjadi saksi perjalanan pemerintahan, kini masih menyisakan jejak kerusakan usai aksi unjuk rasa anarkis pada 30–31 Agustus lalu. 

Dinding-dinding yang menghitam dan detail arsitektur yang terkoyak, bahkan bangunan bagian barat cagar budaya itu ludes terbakar. Kondisi tersebut kini juga menjadi sorotan Ombudsman RI Jawa Timur. 

Lembaga pengawas pelayanan publik itu memanggil Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kota Surabaya untuk meminta penjelasan terkait kerugian material, biaya rekonstruksi, dan rencana pemulihan sarana prasarana (sarpras) publik yang terdampak.

"Kami perlu memastikan bahwa pelayanan publik dapat kembali normal setelah unjuk rasa anarkis," ujar Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jawa Timur, Agus Muttaqin, Rabu (10/9/2025).

Dari hasil pemanggilan, Pemprov Jatim menargetkan rekonstruksi Gedung Negara Grahadi selesai pada Desember 2025 dengan anggaran sekira Rp11 miliar yang diambil dari pos belanja tidak terduga (BTT) APBD.

Agus menjelaskan, pemprov sudah membentuk empat tim khusus untuk menangani pembersihan, kajian sejarah, perencanaan teknis, dan pelaksanaan konstruksi.

"Untuk rekonstruksi Grahadi, pemprov sudah melakukan persiapan. Di antaranya membentuk empat tim yang fokus pada pembersihan, kajian sejarah dan rekomendasi (terkait bangunan cagar budaya), perencanaan teknis konstruksi, dan pelaksanaan," jelas Agus.

Pemprov juga melibatkan Balai Pelestarian Kebudayaan XI Jawa Timur, Kementerian Pekerjaan Umum, Ikatan Arsitek Indonesia (IAI), dan Pemkot Surabaya. 

Rekomendasi tim kajian sejarah menjadi acuan dalam pemulihan cagar budaya ini, termasuk penggunaan material otentik seperti kapur pengganti semen yang dipesan dari Amerika Serikat, kayu dari Perhutani, hingga perkakas logam seperti engsel dan grendel.

Sebagai informasi, Agus juga mengungkapkan bahwa selama proses rekonstruksi, ruang kerja Wakil Gubernur Jawa Timur akan dipindahkan sementara. 

"Pak Wagub kini juga dapat menggunakan kantor di Jalan Pahlawan," tambah Agus.

Sementara itu, Pemkot Surabaya melaporkan kerusakan sarpras publik yang lebih luas. Total ada 394 item yang rusak dan hilang, mulai dari kantor Polsek Tegalsari berikut bungker, 33 CCTV, 6 pos pantau BPBD, 23 pos polisi, 5 sepeda motor dinas, hingga puluhan rambu jalan, lampu hias, dan lampu lalu lintas.

"Sedang dari Pemkot Surabaya masih menggantungkan pada penganggaran. Bisa jadi baru tuntas tahun depan," ungkap Agus. 

Menurutnya, kebutuhan biaya pemkot sekira Rp3,7 miliar dan Ombudsman meminta agar dialokasikan melalui pos BTT APBD seperti yang dilakukan Pemprov.

Agus menegaskan, baik pemprov maupun pemkot harus bergerak cepat agar kerusakan sarpras tidak menghambat pelayanan masyarakat. 

"Pemkot diminta agar mengalokasikan anggaran perbaikan/pengadaan sarpras pelayanan publik tersebut," tegasnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian