Momen Harkitnas 2025, Pemprov Jatim Dorong Reformasi Pengadaan di Sektor Kesehatan

SURABAYA, SJP - Peringatan ke-117 Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) tahun 2025 dimanfaatkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mendorong perbaikan sistem layanan publik, khususnya di bidang kesehatan. 

Bertempat di Gedung Negara Grahadi, Selasa (20/5/2025), Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memimpin langsung upacara Harkitnas yang disusul dengan penandatanganan Pakta Integritas Komitmen Konsolidasi Pengadaan Barang dan Jasa oleh 14 rumah sakit milik Pemprov Jatim.

Langkah tersebut dianggap sebagai upaya strategis untuk meningkatkan efisiensi anggaran dan mutu layanan kesehatan bagi masyarakat Jawa Timur.

Dorong Layanan Kesehatan Berkualitas

Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa semangat kebangkitan nasional harus dimaknai lebih dari sekadar seremoni. Di tengah ketidakpastian global, transformasi teknologi yang cepat, dan tantangan perubahan iklim, kebijakan pemerintah daerah dituntut untuk responsif dan adaptif.

"Di tengah kondisi ini, kita di Jawa Timur harus memaknai kebangkitan nasional sebagai ajakan untuk bangkit secara kolektif yang selaras dengan tema Kebangkitan Nasional tahun ini, yakni Bangkit Bersama Wujudkan Indonesia Kuat," ucap Khofifah, Selasa (20/5/2025).

Ia menambahkan bahwa fokus pembangunan di Jatim salah satunya adalah peningkatan derajat kesehatan masyarakat, yang dilakukan melalui pelayanan kesehatan yang berkualitas dan bisa diakses oleh semua kalangan.

"Program dan kebijakan yang sudah dicanangkan, di antaranya mempercepat pengentasan kemiskinan, memperluas lapangan kerja berkualitas, memperkuat kualitas sumber daya manusia, dan termasuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan untuk semua (health for all) yang berkualitas," ujar Khofifah.

Langkah Kolektif 14 Rumah Sakit UOBK

Penandatanganan pakta integritas ini melibatkan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Erwin Astha Triyono, serta 14 direktur rumah sakit berstatus Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) milik Pemprov Jatim. Penandatanganan dilakukan secara berurutan oleh para direktur rumah sakit, kemudian Kepala Dinas Kesehatan, dan terakhir Gubernur.

Rumah sakit yang terlibat dalam pakta integritas ini adalah:

1. RSUD Dr. Soetomo
2. RSUD Dr. Saiful Anwar
3. RSUD dr. Soedono Madiun
4. RSUD Haji Provinsi Jawa Timur
5. RS Jiwa Menur
6. RSUD Karsa Husada Batu
7. RSUD Sumberglagah (Plt.)
8. RSUD Mohammad Noer Pamekasan
9. RSUD Dungus
10. RSUD Daha Husada
11. RSUD Husada Prima (Plt.)
12. RS Paru Jember (Plt.)
13. RS Mata Masyarakat Jawa Timur
14. RS Paru Mangunharjo Provinsi Jawa Timur

Tindak Lanjut Usul KPK

Kepala Dinas Kesehatan Jatim, Erwin Astha Triyono menjelaskan bahwa inisiatif ini muncul dari evaluasi internal dan masukan dalam forum retret yang juga dihadiri oleh narasumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Salah satu poin penting yang dibahas dalam retret tersebut adalah bagaimana membuat sistem pengadaan yang efisien dan bebas dari potensi penyimpangan.

"Sesuai arahan Ibu Gubernur, hasil retret kemarin menunjukkan pentingnya membuat pengadaan barang dan jasa menjadi efisien," kata Erwin saat dikonfirmasi usai upacara.

Menurutnya, pakta integritas itu menjadi komitmen bersama agar proses pengadaan dilakukan secara transparan dan akuntabel.

"Diharapkan pakta integritas ini menjamin pelaksanaan pengadaan barang dan jasa betul-betul transparan, accountable, dan yang paling penting adalah lebih efisien, lebih efektif, dan mutunya tetap terjaga," ujarnya.

Manfaat Holding: Hemat dan Mutu Terjaga

Erwin menambahkan, dengan konsep konsolidasi atau holding, kebutuhan antar rumah sakit dapat dikelola bersama. Hal tersebut memungkinkan pemerintah mendapatkan harga terbaik karena volume pembelian meningkat.

"Sehingga nanti kita bisa tahu kira-kira kebutuhan masing-masing rumah sakit. Dibanding kalau 14 ini jadi satu, bedanya seberapa. Dengan volume yang terkumpul, diharapkan kita bisa mendapatkan harga terbaik," jelasnya.

Pengadaan yang dikonsolidasikan mencakup alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan obat-obata, komponen penting dalam menunjang layanan kuratif di rumah sakit.

"Pokoknya kebutuhan yang ada di rumah sakit, termasuk obat-obatan. Dengan semangat holding ini kita bisa lebih hemat dan tetap menjaga mutu layanan," tandas Erwin. (*)

Editor: Rizqi Ardian