Mimpi Sekolah Unggulan di Atas Puing 19 Ribu Anak Putus Sekolah di Malang

MALANG, SJP — Di balik deretan prestasi sekolah unggulan di Kabupaten Malang, tersimpan persoalan serius yang telah mengakar selama bertahun-tahun. 

Kesenjangan kualitas tenaga pendidik, ketimpangan fasilitas, hingga distribusi sumber daya yang tidak merata menjadi potret fragmentasi pendidikan yang hingga kini belum terurai. 

Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Malang, Zulham Ahmad Mubarok, menegaskan bahwa fenomena ini mencerminkan kegagalan dalam menciptakan pemerataan akses pendidikan berkualitas. 

Sebagai komisi yang membidangi pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur penunjang, Komisi IV memiliki mandat konstitusional untuk mengawasi alokasi anggaran, pemenuhan sarana prasarana, serta kebijakan penyelenggaraan pendidikan dasar hingga menengah.

"Secara umum, kualitas pendidikan adalah prioritas utama bagi kami. Namun, fakta di lapangan menunjukkan masih banyak sekolah yang tidak layak, baik dari sisi fasilitas maupun sumber daya manusia (SDM)," tegas Zulham saat ditemui usai agenda bersama guru SD Pendidikan Agama Islam di Pendopo Agung Malang, Kamis (12/2/2026).

Menurutnya politisi PDI Perjuangan tersebut, potret buram ini bukan sekadar permasalahan temporer tahun ini, melainkan akumulasi dari manajemen penyelenggaraan pendidikan yang tidak optimal dalam beberapa tahun terakhir.

Zulham memaparkan data yang menunjukkan angka putus sekolah di Kabupaten Malang masih menyentuh angka 19 ribu anak. 

Ia melontarkan kritik terhadap program-program pemerintah yang bersifat parsial, seperti bantuan seragam atau sekolah rakyat, yang dinilai hanya menyentuh permukaan masalah tanpa menyelesaikan akar persoalan.

"Jika anak sudah tidak berminat sekolah atau telanjur bekerja, program sementera tidak akan mampu menyelesaikan masalah substansial. Solusi harus bersifat utuh dan kolaboratif, tidak bisa hanya dibebankan kepada Dinas Pendidikan semata," ujar dia.

Lebih lanjut, Zulham menyoroti kebijakan merger (penggabungan) sekolah sebagai langkah untuk menyeimbangkan rasio murid dan tenaga pendidik. Ia menilai pemerintah harus berani mengambil tindakan tegas meski berpotensi memicu resistensi.

"Ada anomali di mana sekolah dengan murid melimpah justru kekurangan guru, dan sebaliknya. Pemerintah harus melakukan intervensi, merger adalah solusi yang tidak bisa dihindari meskipun akan menuai protes," imbuhnya.

Sektor anggaran juga tidak luput dari bahasan. Zulham mengungkapkan bahwa dari total belanja pendidikan sekitar Rp1,6 triliun, porsi terbesar masih terserap untuk gaji guru dan belanja rutin. Akibatnya, pembangunan fisik dan pengadaan sarana-prasarana sekolah menjadi tidak maksimal.

"Jika kewajiban anggaran pendidikan sebesar 20 persen dipisahkan dari belanja fisik, anggaran tersebut bisa lebih fokus pada peningkatan kualitas pembelajaran," jelasnya.

Ia mendesak adanya redefinisi tanggung jawab, di mana perbaikan sekolah rusak diserahkan kepada dinas teknis seperti Dinas Cipta Karya. Dengan demikian, anggaran pendidikan dapat murni dialokasikan untuk penguatan kapasitas guru dan mutu instruksional.

Fragmentasi ini, menurut Zulham, kian mempertegas dualitas antara sekolah unggulan dan sekolah reguler, yang pada akhirnya menciptakan stratifikasi kualitas pendidikan. Masalah struktural ini menuntut pendekatan komprehensif, mulai dari merger, penguatan SDM, hingga standardisasi sarana-prasarana secara merata.

Kendati menghadapi tantangan berat, Zulham menyatakan optimismenya terhadap kepemimpinan baru di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. 

Ia menaruh harapan pada Kepala Dinas Pendidikan yang baru karena dinilai memiliki energi dan perspektif segar.

"Saya optimis dengan Kadisdik baru yang merupakan rekan sejawat saat di Sekretariat Dewan. Namun, enam bulan pertama akan menjadi ujian krusial. Jika tidak ada gebrakan nyata, evaluasi total adalah mekanisme mutlak untuk memastikan kebijakan pendidikan benar-benar dirasakan masyarakat," pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries