Menko Polkam Sebut Mojokerto Istimewa, Pusat Perlu Belajar!

MOJOKERTO, SJP — Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, melakukan kunjungan kerja ke Pondok Pesantren Amanatul Ummah, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Sabtu (14/2/2026). 

Dalam kunjungannya, Menko Polkam menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat serta kewaspadaan tinggi terhadap penyebaran informasi palsu (hoaks) yang berpotensi memecah belah bangsa.

Menko Polkam menyatakan bahwa kehadirannya di Mojokerto merupakan respons atas undangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto, daerah pertama yang mengundangnya sejak menjabat. 

Ia mengaku menemukan potensi istimewa di wilayah ini yang akan dilaporkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Mojokerto ingin menunjukkan kepada saya bahwa ada sesuatu yang istimewa di sini. Hal ini telah saya temukan dan akan segera saya laporkan kepada Presiden," ujar Djamari di hadapan para tokoh agama dan jajaran Forkopimda Mojokerto. 

Didampingi Pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah, KH. Asep Saifuddin Chalim dan Bupati Mojokerto Muhammad Albarra, Menteri Djamari menegaskan bahwa kesejahteraan masyarakat bukan hanya beban pundak bupati atau jajaran forkopimda semata. 

Ia membeberkan perlunya kekompakan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan rakyat sebagai fondasi utama pembangunan.

"Pemerintah daerah punya tanggung jawab mensejahterakan rakyat, tapi kita harus bergerak bersama. Jika rakyat tidak kompak dengan pemimpinnya, maka tujuan itu sulit tercapai. Pertanyaannya, maukah kita bersama-sama?" tegasnya.

Ia menambahkan bahwa terciptanya situasi yang kondusif di tingkat daerah akan berdampak langsung pada jaminan keamanan dan kenyamanan hidup masyarakat di masa mendatang.

Menyinggung stabilitas keamanan, Menko Polkam mengingatkan kembali peristiwa pada September lalu yang dipicu oleh penyebaran hoaks melalui perangkat telekomunikasi. 

Menurutnya, alat komunikasi sering kali disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk mengadu domba dan meruntuhkan kepercayaan publik.

Ia meminta masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak jelas sumbernya. 

"Penyebar hoaks sangat mengganggu kehormatan dan kepercayaan kita. Jika kita percaya begitu saja, maka pihak yang ingin mengadu domba kita telah berhasil. Jangan mau diganggu oleh mereka," imbaunya.

Djamari juga menyinggung cara dan etika penyampaian pendapat di muka umum. Meskipun demonstrasi merupakan hak yang dijamin undang-undang, ia menegaskan bahwa aksi tersebut tidak boleh disertai dengan tindakan anarkis seperti pembakaran atau penjarahan.

Terkait kinerja pemerintah daerah, ia bersikap realistis namun normatif. "Apakah Pak Bupati benar semua? Belum tentu, karena beliau juga manusia. Namun, ada mekanisme yang tersedia. Sampaikan melalui dewan (DPRD), jangan dipendam sendiri lalu disalurkan melalui media sosial untuk menyebar fitnah," tambahnya.

Pada pernyataan akhir, Menko Polkam memberikan pujian terhadap stabilitas keamanan di Kabupaten Mojokerto. 

Ia menilai wilayah ini sebagai salah satu zona yang sangat kondusif sehingga tidak ada titik rawan yang perlu dikhawatirkan oleh pemerintah pusat.

"Kabupaten Mojokerto memang tidak sebesar Indonesia, namun tidak ada titik sekecil pun di sini yang perlu diwaspadai oleh pusat. Ini menunjukkan betapa hebatnya tata kelola keamanan di Mojokerto," pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries