Kunjungi Malang Wagub Jatim Angkat Apresiasi atas Evaluasi Proaktif BGN di MBG

MALANG, SJP — Wakil Gubernur (Wabup) Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Badan Gizi Nasional (BGN) dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia menilai, lembaga tersebut tidak hanya menjalankan distribusi program, tetapi juga aktif melakukan evaluasi di lapangan.

Pernyataan itu disampaikan Emil saat ditemui di Pondok Pesantren Al-Munawwariyyah, Desa Sudimoro, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, Senin (23/2/2026) malam.

"Saya mengapresiasi kerja keras BGN dalam membangun peningkatan kualitas dan mencatat segala ruang evaluasi," ungkap Emil.

Dinamika dalam pelaksanaan program, lanjutnya, adalah hal yang wajar. Penilaian akhir, kata dia, tetap berada di tangan masyarakat. Namun dari pengamatannya secara langsung, petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terlihat bekerja penuh dedikasi saat menyalurkan paket MBG.

"Lancar atau tidak biarkan masyarakat yang menilai. Tapi saya melihat BGN bekerja keras dengan baik dan segala catatan-catatan dilakukan secara proaktif oleh BGN. Dengan penilaian seperti itu tentu saya mencatatnya mereka bekerja dengan penuh semangat dan dedikasi," tukasnya.

Emil juga mengungkapkan, koordinasi lintas sektor telah dilakukan untuk memperkuat tata kelola program. Dalam rapat koordinasi di Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jatim beberapa waktu lalu, hadir Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan, Kepala BGN Dadan Hindayana, serta perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Timur.

Forum tersebut membahas berbagai catatan teknis, termasuk langkah percepatan pembenahan aspek operasional di daerah.

Evaluasi dilakukan langsung oleh BGN dengan menurunkan tim guna memastikan standar pelaksanaan terpenuhi.

"Segala catatan oleh BGN sendirilah yang melakukan evaluasi. Kami tentu juga ikut memberikan koordinasi sebagai pemerintah daerah. Fungsi kami adalah mendukung BGN dengan hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan kami dengan sebaik-baiknya," terang Emil.

Salah satu fokus pembahasan ialah percepatan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi operasional SPPG. Emil mencontohkan, ada lokasi yang secara administratif telah memiliki SLHS, namun masih perlu penyempurnaan karena faktor lingkungan sekitar.

"Bagaimana sebenarnya SPPG ini bisa memenuhi syarat untuk penerbitan SLHS. Tapi juga ada catatan misalnya dari BGN, kalau yang ini sudah keluar SLHS tapi masih kurang karena lokasinya misalnya berdekatan dengan kegiatan peternakan, itu yang harus segera disempurnakan sesuai dengan aturan," bebernya.

Ia menegaskan, perbaikan berkelanjutan menjadi kunci keberhasilan program tersebut.

"Bagaimana pencapaian sampai hari ini, BGN menurut saya dijalankan seoptimal mungkin oleh BGN dengan perbaikan yang berkelanjutan oleh BGN juga," pungkas Emil. (*)

Editor: Syaiful Aries