Kualitas Program Makan Bergizi Gratis di Jombang Diklaim Baik oleh Badan Gizi Nasional
Jombang semestinya memiliki kuota berdasar BGN 133, sudah terisi titik 77. Dari 38 titik yang telah operasional, sebanyak 23 titik di antaranya sudah mengurus Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Nanik menyebut bahwa angka tersebut telah melampaui 50 persen.
JOMBANG, SJP — Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Jombang menuai apresiasi tinggi dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Jombang dianggap berhasil menjalankan program krusial dari pemerintah pusat ini dengan baik, terutama dalam hal komitmen mitra pelaksana dan kepatuhan terhadap standar kebersihan.
Penilaian positif tersebut disampaikan oleh Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, usai menggelar kegiatan sosialisasi dan evaluasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Satuan Pelayanan, Mitra, dan Koordinator Wilayah setempat di sebuah aula hotel di Jombang, Senin (24/11/2025).
Nanik secara spesifik memuji Jombang yang dianggap berhasil meminimalkan risiko masalah kesehatan dalam pelaksanaan program.
"Jombang bagus banget, banyak doa kali ya, alhamdulillah di Jombang tidak terjadi apa-apa, banyak santri dan jelas komitmen dari mitra bagus, SPPI-nya kerja bagus, sehingga tidak terjadi, mudah-mudahan, bismillah, jangan terjadi di Jombang," ucap Nanik kepada wartawan.
Menurut Nanik, Jombang semestinya memiliki kuota berdasar BGN 133, sudah terisi titik 77. Dari 38 titik yang telah operasional, sebanyak 23 titik di antaranya sudah mengurus Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Nanik menyebut bahwa angka tersebut telah melampaui 50 persen.
"Sudah di atas 50 persen, Jombang keren loh di atas 50 persen SLHS-nya," tegas Nanik.
Lebih lanjut, Nanik menekankan bahwa keberhasilan program MBG di daerah sangat bergantung pada koordinasi multisektor. Menurutnya, program ini melibatkan setidaknya 17 kementerian atau lembaga, termasuk Dinas Kesehatan (Dinkes) dan BPOM di tingkat daerah.
"Nantinya, program MBG harus terkoordinasi oleh semua lintas kementerian," ujarnya.
Ia menekankan bahwa orkestrasi di lapangan akan sepenuhnya dipimpin oleh Pemerintah Daerah (Pemda) melalui satuan tugas (satgas) khusus. Hal ini menuntut pemda untuk mengambil peran sentral dalam menyinergikan seluruh pihak terkait.
Untuk memperkuat sinergi tersebut dan memastikan MBG berjalan optimal, Nanik menambahkan bahwa BGN berencana membentuk Kantor-Kantor Koordinasi di setiap daerah, dimulai pada tahun 2026. (*)
Editor: Syaiful Aries
What's Your Reaction?
