Korupsi di Tubuh Pertamina, Anggota DPR RI Asal Jombang Minta Kejagung Audit Menyeluruh Pengadaan BBM Subsidi

JOMBANG, SJP - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Sadarestuwati merasa geram atas terjadinya korupsi di tubuh Pertamina.

Kasus korupsi pada pengadaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi yang tengah ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung) itu, menelan keuangan negara hingga Rp 193,7 triliun. 

Wakil rakyat dari Komisi VI DPR RI itu pun meminta Pertamina, Pemerintah dan Kejaksaan Agung mengaudit keseluruhan proses pengadaan BBM Bersubsidi Pertalite RON 90 dan Pertamax RON 92.

"Kami mendengar bahwa kerugian negara yang ditangani Kejaksaan Agung sebesar Rp 193,7 triliun itu baru perhitungan di satu tahun saja, bukan kerugian selama periode 2018-2023. Artinya, penyelenggaraan BBM ini telah melenceng dari tujuan awalnya," ucap politisi yang akrab disapa Mbak Estu itu dalam pesan diterima, Sabtu (1/3/2025). 

Proses audit harus dilakukan secara transparan sebab telah berhembus trust issue atau krisis kepercayaan rakyat kepada penyelenggara negara menyusul kasus mega korupsi Rp 193,7 triliun yang ditangani Kejagung. 

Lebih-lebih aroma KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) perusahaan plat merah itu aromanya tercium menyengat dalam beberapa tahun terakhir. 

Komisi VI DPR RI akan segera memanggil Pertamina untuk penanganan masalah Pertalite dan Pertamax dengan solusi yang clean and clear. Karena muncul dugaan kasus ini merupakan fenomena gunung es. 

"Coba dihitung, ada berapa konsumen di pabrikan mobil dan bengkel mobil yang mengadu ke Komisi VI terkait urusan 'Pertalite yang nggak 'antre' ini. Korbannya itu masyarakat lho, jangan dianggap enteng. Saya akan minta Badan Perlindungan Konsumen ikut turun tangan biar komprehensif," terangnya. 

Politisi PDI Perjuangan ini mengharap proses audit dan penyelidikan kasus secara menyeluruh terhadap proses pengadaan BBM Pertamina. Audit yang benar-benar dilandasi prinsip transparansi dan tidak pandang bulu. Karena ditengarai masih ada dugaan konflik kepentingan di dalam Pertamina. 

"Rakyat tahu itu masih ada kaitannya dengan Nepotisme. Benar itu, rakyat tahu tapi mereka diam tak berani bersuara," tegasnya.

Pertamina itu harusnya menghadirkan BBM yang murah dan berkualitas untuk kesejahteraan rakyat. Bukan serba kacau dan berkebalikan, bahkan sampai beredar luas lelucon jika Pertamax adalah Pertalite yang nggak antre. 

"Jangan disalahkan rakyat merasa ada trust issue atau hilang kepercayaan dan marah," imbuh mbak Estu. 

Ia meminta keterangan sejelas-jelasnya dari pihak Pertamina karena rakyat hanya bisa mengadu kepadanya sebagai wakil rakyat atau ke sosial media. 

Menurut mbak Estu rakyat sudah tahu kalau menggunakan Pertamax beberapa kali mesin kendaraannya mengalami kendala kecil seperti tarikan gas kurang lancar. Kendala-kendala kecil yang terus diabaikan itu, membuat konsumen beralih ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) selain Pertamina. 

"Kan kecewa rakyat sudah beli BBM Non Subsidi ternyata diperlakukan seperti ini," tandasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian