Koalisi Masyarakat Sipil: Teror Aktivis Adalah Wajah Totalitarianisme Rezim

JAKARTA, SJP – Menjelang pergantian tahun 2026, situasi demokrasi di Indonesia berada dalam titik nadir. Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari 91 lembaga dan 51 individu mengeluarkan pernyataan sikap keras bertajuk "Warga Jaga Warga" sebagai respons atas maraknya aksi teror dan intimidasi yang menimpa warga negara kritis.

Dalam pernyataan resminya pada 31 Desember 2025, koalisi tersebut menegaskan bahwa serangan sistematis terhadap aktivis dan pemengaruh (influencer) media sosial merupakan bukti nyata bangkitnya wajah totalitarianisme dan otoritarianisme di bawah pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Sejumlah nama tokoh publik dan aktivis dilaporkan menjadi sasaran intimidasi, di antaranya Iqbal Damanik (Greenpeace), Ramond Dony Adam (DJ Donny), Sherly Annavita, Virdian Aurellio, hingga akun @pitengz_oposipit. Mereka adalah individu yang selama ini vokal mengkritik lambannya penanganan bencana di Sumatera oleh pemerintah.

Bentuk teror yang dialami mencakup: Pembuntutan dan pemantauan kantor, blokade kendaraan di jalan raya dan ancaman melalui telepon dan pesan WhatsApp, ntimidasi fisik dengan mendatangi rumah tinggal korban.

Koalisi menilai negara telah gagal dalam dua hal fundamental: membiarkan teror terjadi tanpa penegakan hukum yang tegas, serta gagal menyerap aspirasi kritis warga terkait isu publik dan bencana.

Laporan tersebut juga menyoroti peran para pendengung (buzzer) di media sosial yang diduga sengaja memutarbalikkan fakta. Serangan para pendengung ini dianggap sebagai upaya untuk melabeli teror yang dialami korban sebagai sebuah kebohongan, guna mengaburkan kondisi sesungguhnya di lapangan.

"Pemerintah terlalu jumawa dan anti-kritik," tulis pernyataan tersebut, sembari menekankan bahwa intimidasi ini bertujuan membungkam partisipasi publik dan melanggengkan ketidakadilan.

Solidaritas "Warga Jaga Warga"
Mengingat sikap pemerintah yang dinilai pongah, koalisi masyarakat sipil menyatakan tidak akan lagi mengajukan tuntutan formal kepada penguasa. Sebaliknya, mereka menyerukan gerakan solidaritas antarwarga untuk saling melindungi.

"Solidaritas antarwarga dalam situasi krisis adalah bukti paling nyata bahwa tidak ada yang bisa diharapkan dari pemerintahan ini," tegas koalisi tersebut.

Pernyataan ini didukung oleh berbagai organisasi ternama seperti YLBHI, Greenpeace, KontraS, ICW, hingga BEM UGM. Sejumlah tokoh intelektual dan seniman seperti Bivitri Susanti, Feri Amsari, Usman Hamid, dan Cholil Mahmud juga turut membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk perlawanan terhadap pembungkaman ruang demokrasi.

Koalisi menegaskan akan terus menyuarakan kebenaran terkait buruknya penanganan bencana di Sumatera dan mendesak penetapan status bencana nasional. (**)