Ketua Tim Hukum AMIN Jatim, Andry Ermawan Upayakan Demokrasi Negara Hukum Berkeadilan
Ditunjuknya sebagai ketua THN AMIN Jatim merupakan kehormatan bagi Andry Ermawan sebagai upaya untuk menjaga demokrasi dan marwah Pemilu 2024 di Indonesia diselenggarakan secara jujur, adil, bebas, dan rahasia.
Surabaya, SJP - Penunjukan Andry Ermawan SH sebagai Ketua Tim Hukum Nasional (THN) AMIN (Anies Rasyid Baswedan - Muhaimin Iskandar) di Jawa Timur merupakan upaya untuk jaga demokrasi dan marwah Pemilu 2024 di Indonesia.
Hal ini diakui Andry Ermawan, yang juga seorang advokat senior berpengalaman dalam tangani perkara hukum pidana.
Ia mengatakan, ditunjuknya sebagai ketua THN AMIN Jatim merupakan kehormatan baginya.
"Saya akan totalitas mendukung dan berkomitmen untuk pasangan capres-cawapres AMIN mewujudkan negara hukum yang berkeadilan," kata Andry Ermawan dalam keterangan saat dikonfirmasi selluler aktif, Jumat (1/12/2023).
Andry jelaskan, demokrasi dan negara hukum merupakan dua konsep yang saling berkaitan dan saling melengkapi.
Demokrasi merupakan sistem pemerintahan di mana kedaulatan berada di tangan rakyat, sedangkan negara hukum merupakan sistem pemerintahan di mana kekuasaan dibatasi oleh hukum.
Dalam konteks Pemilu, demokrasi dan negara hukum memiliki makna penting.
Demokrasi memastikan bahwa rakyat memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam Pemilu, sedangkan negara hukum memastikan bahwa Pemilu diselenggarakan secara jujur, adil, bebas, dan rahasia.
"Sebagai Ketua THN AMIN, saya akan bekerja keras untuk memastikan bahwa Pemilu 2024 diselenggarakan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan negara hukum," tegas Andry pengacara alumni Fakultas Hukum (FH) Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Angkatan 1991.
Putra pertama dari empat bersaudara, Andry merupakan putra asli asal Kepulauan Riau (Kepri).
Andry lulus Pendidikan Khusus Profesi Advokad (PKPA) tahun 1999 di Kota Semarang.
Selain Andry Ermawan, beberapa nama lain yang turut tergabung dalam THN AMIN di Jatim antara lain:
Komjen Pol (Purn) Susno Duadji, mantan Kepala Badan Reserse KriminalM Prasetyo, mantan Jaksa Agung Refly Harun, pakar hukum tata negaraSugito Atmo Prawiro, mantan Ketua Bantuan Hukum Front Pembela Islam (FPI).
Andry berharap, tim hukum AMIN di Jatim akan bekerja secara profesional demi tegaknya marwah Pemilu dan demokrasi di Indonesia. (*)
editor: trisukma
What's Your Reaction?
