Ambles, Jembatan Mungkung Nganjuk Senilai Rp 9 Miliar Tuai Kritikan

NGANJUK, SJP - Insiden mengejutkan terjadi di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Jembatan Mungkung, senilai Rp 9 miliar yang dirancang untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat, dilaporkan mengalami keretakan dan ambles sebelum resmi digunakan.

Kejadian ini menimbulkan kekhawatiran dan pertanyaan dari masyarakat mengenai kualitas pembangunan infrastruktur tersebut.

Proyek Jembatan penghubung antara Kecamatan Rejoso dan Kecamatan Bagor di Desa Mungkung Kecamatan Rejoso, yang dikerjakan CV Arkananta berseumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Nganjuk senilai Rp 9.293.766.000.

Sementara itu Hamid salah satu LSM pemerhati infrastruktur mengatakan, ini adalah bukti lemahnya pengawasan dan kontrol kualitas pada proyek-proyek infrastruktur.

"Dengan anggaran sebesar itu, seharusnya hasilnya bisa jauh lebih baik,” kata Hamid saat dihubungi Suarajatimpost via seluler, Kamis (12/12/2024).

Menurut Hamid, itu jelas faktor penyebabnya pada kontruksi bangunan, karena sudah diketahui jika tanahnya labil, bangunan pelengkap di sekitar jembatan tidak diperkuat.

"Kalau terjadi hal seperti ini, tumpuannya karena faktor cuaca, debit air hujan berlebihan kurang masuk akal," ungkapnya.

Hamid menambahkan, bangunan pelengkap di sekitar jembatan yang ambrol atau retak, fungsinya menampung air buangan dari perkampungan warga yang mengalir ke sungai, baik di sisi utara maupun selatan, jika tidak diperkuat akan memperparah kerusakan.

"Ini masih awal musim penghujan sudah ambrol, apalagi nanti ketika pada pertengahan atau puncaknya musim hujan, ancaman kerusakan bangunan pelengkap di sekitar jembatan akan lebih parah," ucapnya.

Menanggapi insiden ini, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Nganjuk, Gunawan Widagdo, menyatakan, pihaknya tengah melakukan investigasi mendalam untuk mengetahui penyebab utama keretakan dan amblesnya jembatan tersebut.

Menurut Gunawan, potensi penyebab kerusakan bisa berasal dari beberapa faktor, termasuk geoteknik tanah atau pelaksanaan konstruksi yang tidak sesuai spesifikasi.

“Kami akan memastikan investigasi dilakukan dengan menyeluruh. Jika ditemukan adanya kelalaian dari pihak kontraktor, kami tidak segan untuk memberikan sanksi dan meminta perbaikan total. Kami berkomitmen bahwa semua infrastruktur harus sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan,” ujarnya.

Gunawan juga menjelaskan, biaya perbaikan tidak akan dibebankan kepada pemerintah, melainkan sepenuhnya menjadi tanggung jawab kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut. Hal ini sesuai dengan mekanisme retensi proyek di mana kontraktor bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi selama masa pemeliharaan.

Sementara itu, pakar konstruksi M Saikhu menyebutkan bahwa salah satu kemungkinan besar amblesnya jembatan adalah kondisi tanah di sekitar lokasi yang tidak cukup stabil. Faktor seperti kurangnya analisis geoteknik atau perubahan kontur tanah akibat curah hujan tinggi bisa menjadi penyebab utama.

“Stabilitas tanah harus menjadi perhatian utama dalam proyek jembatan. Jika tidak dilakukan dengan benar, maka akan muncul risiko keretakan dan ambles seperti ini,” ungkapnya.

Masyarakat Kabupaten Nganjuk mengaku kecewa dengan kejadian ini, mengingat anggaran pembangunan yang tidak kecil. Mereka berharap pemerintah segera mengambil langkah tegas untuk memastikan kualitas perbaikan dan mencegah kejadian serupa di masa depan.

“Ini menyangkut uang rakyat. Kami ingin transparansi dan tanggung jawab dari pihak-pihak yang terlibat,” kata salah seorang warga setempat.

Kasus Jembatan Mungkung menjadi pengingat penting tentang perlunya pengawasan ketat dalam proyek infrastruktur. 

Pemerintah dan kontraktor diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan ini dengan cepat dan bertanggung jawab, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pembangunan daerah tetap terjaga.

"Semoga kejadian ini menjadi pelajaran berharga untuk peningkatan kualitas proyek nantinya," pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian